ntb.kemenkumham.go.id - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Romi Yudianto menandatangani nota kesepahaman terkait Pencegahan, Penegakan Hukum dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal NTB dengan Polda NTB dan Gubernur NTB dan BP2MI pada Selasa (27/06) di Rupatama Polda NTB.
Kapolda NTB, Irjen Pol Djoko Poerwanto menyambut baik nota kesepahaman ini dan menyebutkan bahwa nota kesepahaman ini menjadi jawaban dari pertanyaan selama ini terkait para tenaga kerja yang menjadi korban di luar negeri, dimana para pihak bisa melakukan kerjasama kedepannya, dan tentunya menekan dan meminimalisir korban perdagangan orang asal wilayah NTB.
Sejalan dengan Kapolda NTB, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah juga berharap penandatanganan nota kesepahaman ini dapat mengurangi angka korban perdagangan orang khususnya yang berasal dari NTB.
"Kami dari pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas inisiatif nota kesepahaman, semoga di wilayah NTB tidak terdapat lagi korban perdagangan orang," tuturnya.
Sebagai Informasi, Kementerian Hukum dan HAM sendiri melalui Direktorat Jenderal Imigrasi sebenarnya telah menetapkan kebijakan terkait dengan langkah-langkah antisipasi sebagai pencegahan untuk menekan jumlah korban akibat pengiriman TKI ilegal maupun perdagangan manusia (human Trafficking) dengan mengambil kebijakan yaitu pengetatan interview atau wawancara dalam rangka penggalian data terhadap pemohon paspor khususnya permohonan paspor untuk kerja maupun alasan lainnya yang dianggap beresiko.
selengkapnya Wawancara Pembuatan Paspor Dipersulit? Ketahui Dulu Alasannya.
