Mataram, 15 November 2018 - Tim Balitbang Hukum dan HAM yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Balibang Hukum dan HAM Bapak Zulkifli melakukan Focus Group Discussion di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Focus Group Discussion dilakukan dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil kajian. Sesuai dengan judul dan tema yang diangkat, tim balitbang hukum dan HAM akan memaparkan materi terkait hasil kajian oleh para peneliti pada Balibang Hukum adn HAM untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi pada kantor wilayah.
Kegiatan FGD dibuka secara langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah H. Faisol Ali sekaligus menyampaikan laporan terkain capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB beserta satuan kerja dibawahnya yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh menyelenggarakan pelayanan publik berbasis HAM yang pada akhirnya mendapat penghargaan dan apresiasi oleh Gubernur NTB dan DPRD NTB terhadap pelayanan paspor berdimensi HAM yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Mataram. Selain itu, Faisol Ali juga menyampaikan beberapa kendala terkait pelaksanaan beberapa Peraturan Menteri yang terbaru agar nanti dapat didiskusikan pada kegiatan FGD tersebut.
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Zulkifli menyampaikan sambutan bahwa ada beberapa hasil kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti yang ada di Balitbang Hukum dan HAM dan nantinya akan disampaikan serta dievaluasi di Kantor Wilayah. "Ada beberapa kajian yang telah kami lakukan di Balitbang hukum dan HAM khususnya pada tahun 2017 dan 2018 yang nantinya akan dipaparkan oleh Ibu Bintang dan Bapak Nizar terkait juga isu aktual tahun 2017 yang harus diketahui oleh rekan-rekan di Kantor Wilayah. Khusus untuk NTB kita juga sedang melakukan kajian pada bidang kekayaan intelektual terkait indikasi geografis, nanti kami akan paparkan dan lakukan evaluasi", ujar Zulkifli.
FGD Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Kajian dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ibu Ngatirah, para pejabat struktural Kantor Wilayah, Kepala Rupbasan Mataram dan para pejabat struktural Unit Pelaksana Teknis se-Kota Mataram. Sedangkan narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Ibu Bintang selaku Kabid Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Pelayanan Hukum, HAM, Pemasyarakatan dan Imigrasi dan Bapak Nizar peneliti madya pada Balitbang Hukum dan HAM.
Dalam paparan Bapak Nizar sebagai narasumber dijelaskan ada beberapa hasil kajian yang telah dilaksanakan di tahun 2017 dan 2018 dan telah disampaikan rekomendasinya ke Bapak Menteri Hukum dan HAM. Hasil kajian yang dibahas, diantaranya Peran UPP Kemenkumham, Impelementasi Tata Nilai "Kami PASTI", Optimalisasi Peran Tim Pora, Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rupbasan serta Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi di lingkungan Kemenkumham. Diharapkan dengan adanya kegiatan FGD ini dapat menjadi tempat diskusi dan bertukar pikiran atas evaluasi hasil kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti di Balitbang Hukum dan HAM.
