Dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang diwakili oleh dua orang assessor melakukan penilaian di Kanwil Kemenkumham NTB (1/11). Kanwil Kemenkumham NTB merupakan salah satu satuan kerja dari Kementerian Hukum dan HAM yang diusulkan untuk meraih predikat WBK dan telah lulus penilaian tahap pertama.
Setibanya di Kanwil Kemenkumham NTB, tim assessor Kemenpan RB disambut baik oleh Kakanwil Kemenkumham NTB yang didampingi oleh Kadiv Administrasi dan Kadiv Yankumham yang memaparkan gambaran umum tentang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat serta prosesnya untuk mewujudkan satuan kerja yang bebas dari korupsi. Tim Assessor juga melakukan cek kondisi lapangan dengan meninjau ruangan pelayanan hukum terpadu yang menjadi salah satu inovasi pelayanan yang diselenggarakan Kanwil Kemenkumham NTB.
Tidak hanya melakukan penilaian, tim assessor Kemenpan RB juga memberikan saran-saran dan rekomendasi terkait beberapa layanan yang harus ditingkatkan guna mendukung terwujudnya satuan kerja yang meraih predikat WBK.
