Mataram 12 November 2019 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat melakukan koordinasi kepada Ketua Ombudsman perwakilan Nusa Tenggara Barat terkait perekrutan CPNS tahun anggaran 2019. Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga turut hadir mendampingi Kepala Kantor Wilayah. Diskusi dilakukan di ruangan rapat Kantor Ombudsman perwakilan Nusa Tenggara Barat.
Publik menuntut mekanisme perekrutan yang terbuka, transparan, dan modern yang memanfaatkan teknologi dan informasi. Perekrutan serempak yang dilakukan pemerintah sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dimana masih banyak ditemukan praktik nepotisme di dalamnya. "Jangan sampai trust publik kepada ASN turun, kita harus tetap menjaga kepercayan dan perekrutan tetap on the track", tegas Kepala Ombudsman NTB.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB berharap agar seluruh proses perekrutan CPNS kali ini dilakukan dengan bersih dan transparan. Kepala Kantor juga berharap agar calon-calon peserta yang nantinya lolos adalah seluruhnya putra-putri terbaik NTB. Sesuai informasi sebelumnya, total perekrutan CPNS pada tahun ini di Kemenkumham adalah sejumlah 4598 orang untuk seluruh Indonesia. Khusus penerimaan di Kemenkumham NTB, total yang diterima adalah sejumlah 51 orang untuk formasi SMA.
Setelah kunjungan ke Ombudsman Kepala Kantor Wilayah didampingi Kabag Umum dan Kabag Program dan Humas melanjutkan kunjungan ke BKN perwakilan NTB membahas tentang penerimaan CPNS. Kunjungan tersebut diterimaoleh petugas dari BKN perwakilan NTB, karena kebetulan Kepala BKN sedang berhalangan hadir. Kepala Kantor Wilayah berharap adanya kerjasama yang sinergis antara BKN dan Kemenkumham agar pelaksanaan proses perekrutan bisa berjalan dengan lancar.