Mataram- Terkait persiapan penyusunan dan refocusing anggaran program Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal KI melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kantor Wilayah melalui aplikasi zoom meeting, Jum’at (15/05) siang. Koordinasi ini turut diikuti oleh Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat. Selain Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah, koordinasi juga dihadiri oleh Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual I Made Sqrtana Dita, serta jajaran staf di lingkungan Pelayanan Hukum Kanwil NTB.
Koordinasi yang dilakukan dalam jaringan (daring) ini dalam rangka pembahasan target kinerja untuk melaksanakan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM dan petunjuk pelaksanaan Terget Kinerja di bidang Kekayaan Intelektual. Pentingnya Kantor Wilayah mengikuti ini sebab target kinerja di wilayah mempengaruhi Tarja DJKI Pusat.
Pada rapat koordinasi tersebut dibahas mentargetkan terbentuknya peta Potensi Kekayaan Intelaktual sebagai diseminasi di 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah, baik KI personal maupun KI komunal. Peningkatan jumlah Pemohon perlindungan kekayaan intelektual di kabupaten dan kota di wilayah diharapkan terus didorong. Hal ini mengingat dampak pandemi Covid akan berpengaruh terhadap permohonan perlindungan KI akan ikut mengalami penurunan. Sehingga dalam rangka mendorong hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dengan tetap memperhatikan PArotokol Keaehatan
Tersedianya peta potensi pelanggaran di wilayah juga diperlukan, sebab perlindungan KI menjadi salah satu fokus utama. Di samping itu perlu pula terpenuhi terjaminnya konsistensi mutu produk IG yang sudah ada.
Di akhir, perwakilan DJKI dan Kantor Wilayah yang turut dalam koordinasi menutup zoom meeting tersebut dengan saling menyampaikan dukungan untuk tetap terjaga selama menjalankan target kinerja B06 yang sudah direncanakan.
