Mataram - Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham NTB meraih peringkat 5 terbaik pengelolaan UKPBJ pada tingkat wilayah (29/07). Mengikuti kegiatan melalui media daring, Jusman Kepala Divisi Administrasi didampingi Kabag Umum dan Kabag Program dan Humas serta para pengelola Barang dan Jasa terlihat sangat senang atas raihan tersebut. Penyerahan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM secara simbolis.
Pada pembukaan Rakor UKPBJ, Yasonna Laoly Menteri Hukum dan HAM yang membuka kegiatan menyampaikan penting untuk kita semua bekerjasama mewujudkan UKPBJ yang kredibel dengan paradigma baru untuk mewujudkan SDM Unggul, Indonesia Maju.
Rakor UKPBJ kali ini mengangkat tema "New Normal, New Paradigm". Dalam menghadapi new normal ini Menkumham mengajak seluruh peserta rakor untuk meninggalkan pola lama dan mulai paradigma baru pengadaan barang dan jasa. "Setiap anggaran negara yang telah dibelanjakan harus jelas pertanggungjawaban akuntabilitasnya", tegas Yasonna.
Pada Rakor UKPBJ 2020 dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkumham dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang optimalisasi pengadaan barang/jasa. Menurut Yasonna, kerja sama ini menjadi "starting point" Kemenkumham mewujudkan paradigma baru pengadaan barang/jasa.
Kegiatan Rakor UKPBJ ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari , 29-30 Juli 2020. Dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom dan live streaming, kegiatan ini seluruh pengelola UKPBJ di unit pusat, wilayah dan satuan kerja.