Mataram, 2 Februari 2021 - Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas dilakukan oleh seluruh jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat beserta Kepala Satuan Kerja secara langsung dan disiarkan secara virtual untuk para jajaran di satuan kerja di daerah masing-masing maupun jajaran kantor wilayah yang sedang bekerja di rumah. Dalam penandatanganan deklarasi janji kinerja ini turut hadir Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan kepala perwakilan Ombudsman RI Nusa Tenggara Barat.
Penandatanganan deklarasi ini bertujuan untuk menetapkan komitmen pencapaian tujuan dengan Kemenkumham Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021. Janji kinerja ini merupakan pondasi yang menjadi dasar dalam bekerja dan berkinerja secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif atau PASTI yang merupakan tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penandatanganan komitmen pencanangan zona integritas ini juga dalam rangka untuk mewujudkan good governance dan clean goverment.
Dalam sambutannya, Wakajati NTB, Purwanto Joko Irianto mengatakan bahwa latar belakang dari program reformasi birokrasi adalah karena situasi dan kondisi birokrasi selama ini, dimana seluruh instansi lembaga sebelum dicanangkannya reformasi birokrasi, pelayanan masyarakatnya tidak profesional. Salah satu langkah konkrit mewujudkan reformasi birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas. Beliau mengatakan dalam pembangunan zona integritas, utamanya perlu dilakukan pembangunan di 6 (enam) area perubahan mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas layanan publik. Ia juga mengatakan bahwa pemimpin kerja merupakan role model bagi jajarannya dalam pembenahan pola pikir dan kinerja.
Perwakilan Ombudsman RI Nusa Tenggara Barat, Adhar Hakim, mengatakan bahwa penandatanganan deklarasi janji kinerja ini merupakan rekonstruksi ulang tata kelola pelayanan publik dan tata kelola birokrasi dengan konsep good governance.
Kepala Kantor Wilayah, Haris Sukamto, mengajak seluruh jajarannya untuk mempersiapkan diri menuju WBBM setelah Kemenkumham Kantor Wilayah NTB mendapat predikat WBK di tahun 2020. Beliau juga berpesan untuk seluruh satuan kerja agar lebih baik lagi dalam berkinerja agar bisa segera mendapat predikat WBK. Tidak lupa ia berterima kasih kepada seluruh jajaran atas pencapaian yang telah diraih oleh Kemenkumham Kantor Wilayah NTB di tahun 2020 diantaranya Penyerapan Anggaran terbaik ke 4 untuk Kemenkumham, Satker Berkinerja Terbaik Tahun Anggaran 2020 untuk Kriteria Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) kategori Pagu Kecil, dan mendapat tempat pertama dalam Penyerapan Anggaran se-NTB.
