Mataram, Rabu 3 Februari 2021 - Bertempat di ruang Legal Drafter, Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang juga didampingi oleh Kepala Bidang Hukum, bersama dengan para Perancang Peraturan Perundang-undangan. Rapat koordinasi kali ini membahas tiga agenda, antara lain Pembahasan tanggapan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Bima, Surat permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Surat Kunjungan Kerja dan Konsultasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Kanwil pada hari Jumat, 5 Februari 2021.
Pada kesempatan tersebut, Harniati selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memberikan kesempatan kepada tim Perancang Peraturan Perundang-undangan menyampaikan Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dalam kesempatan tersebut, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan memaparkan bahwa proses Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah sudah berlangsung sejak Februari 2020. Dalam prosesnya tim Perancang Peraturan Perundang-undangan menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya terkait teknis penyusunan dan konsep materi rancangan peraturan daerah yang mana jangkauannya terlalu luas. Selain itu guna memberikan hasil yang maksimal, tim Perancang Peraturan Perundang Undangan juga melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dengan pelaksanaan teknis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bima.
Harniati berpesan untuk menghindari kegiatan pengharmonisasian yang menumpuk, sebaiknya permohonan yang sudah ada segera diselesaikan. Beliau juga berharap agar bisa memenuhi target atau bahkan melebihi target demi mewujudkan Kemenkumham Kanwil NTB mendapatkan predikat WBBM di tahun 2021.
