Mataram, 04 Februari 2021. Menanggapi sejumlah polemik yang terjadi di Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram, Kadivpas NTB segera mengadakan rapat bersama untuk mendengar secara langsung kendala teknis yang dihadapi oleh para PK dan APK. Bertempat di Ruang teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, rapat yang dimulai pukul 09.00 WITA ini dihadiri oleh Kepala Bapas Klas II Mataram, Kabag Umum Kantor Wilayah dan Petugas Kemasyarakatan (PK) serta Asisten Petugas Kemasyarakatan (APK) terkait.
Dalam kesempatan ini, Sudirman selaku kepala Bapas Klas II Mataram menyampaikan polemik yang terjadi di Satkernya terkait pengusulan Dupak (Daftar Usulan Kenaikan Pangkat) bagi APK. Sudirman memaparkan bahwa sulitnya persyaratan enam orang PK yang saat ini dalam proses pengusulan alih status jenjang kepangkatan, terkait diwajibkannya penulisan karya ilmiah yang harus dipublikasikan. Selain itu progres terkait penilaian angka kredit pun dipaparkan dalam rapat kali ini.
Marselina Budiningsih, selaku Kadivpas pun mengakui, untuk publikasi karya ilmiah ini memang menjadi kendala yang cukup sulit. "Masalahnya adalah pada banyaknya karya ilmiah yang diminta untuk memenuhi angka kredit ini, belum lagi mengenai publikasinya. Namun kita tetap berupaya mencari solusi" tuturnya di sela-sela rapat.