Mataram, 9 Februari 2021 - Sebanyak 56 anggota Majelis Pengawasan Daerah Notaris Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat diambil sumpahnya dan dilantik hari ini di Kantor Wilayah Kemenkumham NTB untuk periode 2021-2024.
Pelantikan ini dilakukan sebagai implementasi pelaksanaan UU No.30 Tahun 2004 yang mengalami perubahan menjadi UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang harus dijabarkan dan diimplementasikan dalam kewajiban sebagai notaris.
Untuk meningkatkan jumlah pembuatan akta serta penerapan prinsip mengenal pengguna jasa notas (Prinsip PMPJ Notaris) dan penerima manfaat dari akta yang dibuat (beneficial ownership). Diharapkan MPD notaris yang dilantik hari ini dapat menjalakan tusinya semaksimal mungkin sehingga notaris dapat memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat.
Hadir bersama Kepala Kantor Wilayah hari ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Harniati dan Kepala Divisi Administrasi, Saefur Rochim.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah, Haris Sukamto berharap majelis pengawas yang telah mengucap sumpah dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya pula. Haris yakin semua yang dilantik hari ini mampu melaksanakan tugas dan amanat yang diberikan. Dalam amanat tersebut terdapat kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai janji yang diikrarkan. Beliau berpesan untuk tidak hanya mengucapkan janji di mulut saja namun juga dilaksanakan. Apabila nantinya ada kendala dalam bertugas, bisa dilakukan musyawarah agar seluruh aktifitas notaris di NTB dapat berjalan dengan sebaik-baiknya karena ini adalah amanat yang harus dilakukan dan dilaksanakan.
