Lombok Barat, 11 Februari 2021 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Haris Sukamto bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Saefur Rochim beserta jajaran dari Lapas Kelas IIA Mataram, LPP Kelas III Mataram, Rupbasan Kelas I Mataram dan Bapas Kelas II Mataram mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 secara virtual.
Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses pemeriksaan oleh BPK RI dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Di tahun 2020, Kementerian Hukum dan HAM mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai kementerian yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 10 kali berturut-turut. Yasonna berpesan kepada seluruh jajaran Kemenkumham agar selalu memberikan jawaban dan data dukung sesuai dengan permintaan tim BPK RI secara jelas, akurat dan akuntabel.
Berdasarkan data e-rekon sampai dengan 31 Desember 2020, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Hendra Susanto menyampaikan realisasi PNBP mencapai 89% dan total realisasi belanja mencapai 93%. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada tahun 2020 yang mengakibatkan adanya pemotongan dan refocusing anggaran.
