Jumat, 18 Juni 2021 - Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB melakukan kegiatan verifikasi terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima yang dilaksanakan sejak 16 Juni 2021 lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana satuan kerja di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham NTB dapat melayani masyarakat secara prima dengan tidak melupakan nilai-nilai HAM.
H.A Halik, selaku Kepala Lapas Dompu dan M. Saleh selaku Kepala Rutan Bima menyambut baik kedatangan tim verifikator dari Kantor Wilayah. Mereka berharap dengan dilakukan kegiatan verifikasi ini dapat memberikan masukan serta kesempatan bagi Satuan Kerja untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga nantinya dapat memperoleh predikat P2HAM.
P2HAM tertuang dalam Permenkumham No.27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, menyesuaikan segala bentuk pelayanan dan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk.
Selanjutnya kegiatan dirangkai dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bima dan Kabupaten Bima terkait pengumpulan data Kabupaten/Kota Peduli HAM. Diharapkan agar Pemerintah Kota Bima dan Kabupaten Bima dapat memperoleh predikat sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/kota Peduli HAM menyebutkan 7 kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 yang memiliki 10 kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan memperkuat peran strategis Kantor Wilayah serta melibatkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pembina dalam proses penilaian KKP HAM.
