Mataram, 21 Juni 2021 – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Harniati, bersama Kepala Bidang Hukum, Puri Adriatik, beserta jajarannya melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram terkait dengan pengelolaan dan pengintegrasian Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kota Mataram dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Kegiatan dimaksudkan sebagai tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai Pembina anggota JDIH di daerah.
Menyambut secara langsung koordinasi tersebut, Kepala Bagian Umum, Mohammad Iswan, Kepala Bagian Persidangan, Abdul Saleh beserta jajaran. "Dari 22 Anggota JDIH, tinggal 5 anggota JDIH di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum memiliki website JDIH dan belum terintegrasi, kami berharap DPRD Kota Mataram dapat segera terintegrasi. Bahkan kami dari BPHN menyediakan aplikasi gratis untuk dapat digunakan anggota JDIH di wilayah," kata Harniati.
Mohamad Iswan menyambut baik dan berkomitmen penuh untuk segera terintegrasi. "Kami harap dapat dihubungkan langsung dengan pihak BPHN untuk menyuarakan dan konfirmasi penggunaan website JDIH yang diberikan oleh BPHN," kata Iswan. Puri Adriatik menghubungi Kepala Bidang di BPHN dan berkoordinasi via telepon dengan Tim BPHN. Manfaat luas yang diberikan JDIH kepada masyarakat salah satunya sebagai bentuk publikasi dari kinerja DPRD Kota Mataram, tidak hanya itu berita DPRD Kota Mataram juga dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi / website tersebut.
