Mataram, 29 Juni 2021 - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Mualimin Abdi didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, Para Kepala Divisi Kanwil NTB, Kepala Kantor Imigrasi Mataram mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.
Dalam kunjungannya, Mualimin secara langsung meninjau Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).
Mualimin menilai ada peningkatan pelayanan di Kanim mataram. Ia mengatakan adalah menjadi tuntutan masyarakat agar setiap layanan berbasis HAM, karena apapun yang dilakukan ujungnya masyarakat haknya terpenuhi.
Mualimin juga memberi dukungan kepada jajaran Kanim Mataram untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat demi menuju WBK/WBBM. Ia meyakini jika pelayanan sudah berbasis HAM, WBK/WBBM bisa diraih. Beliau juga berpesan untuk terus bekerja yang baik dengan bebas korupsi dan jangan ada kolusi.
"P2HAM artinya harus tidak ada korupsi, kolusi dan nepotisme disini. Bekerjalah dengan baik untuk memenuhi hak masyarakat sebagai penerima layanan," pesan Mualimin.
Standar Pelayanan Publik Berbasis HAM yaitu adanya maklumat layanan dan jam kerja layanan yang jelas, fasilitas ruang tunggu yang baik seperti informasi alur pelayanan yang terbaca jelas, kebersihan dan kenyamanan ruangan pelayanan, fasilitas akses disabilitas, lanjut usia, ibu hamil atau ibu yang memiliki bayi; Adanya petugas penanganan layanan yang ramah, tidak ada diskriminasi layanan, pemanfaatan media teknologi untuk pelayanan, transparansi terhadap publik, sarana parkir yang aman dan nyaman, dan lain sebagainya
P2HAM tertuang dalam Permenkumham No.27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, menyesuaikan segala bentuk pelayanan dan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk.
