ntb.kemenkumham.go.id - Maksimalkan potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di NTB terutama dalam pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kanwil Kemenkumham NTB bersama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) mengadakan Kegiatan Sosialisasi Perseroan Perorangan, Jumat (15/10) di Aruna Senggigi.
"Perseroan Perorangan hadir sebagai solusi bagi pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) melalui pendirian badan usaha yang berbadan hukum sehingga dapat mengakses fasilitas atau produk pembiayaan dari perbankan untuk mengembangkan usahanya," ujar Dirjen AHU, Cahyo R. Muzhar dalam sambutannya.
Perseroan Perorangan ini telah lebih dulu diluncurkan di Bali pada 8 Oktober 2021 oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. Ini merupakan jenis badan hukum baru yang khusus diluncurkan untuk sektor UMK. Dengan adanya Perseroan Perorangan ini, pelaku usaha dapat membentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh satu orang saja.
Turut hadir dalam sosialisasi ini, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah yang mengapresiasi Perseroan Perorangan ini sebagai bentuk kemudahan berusaha untuk para pelaku usaha.
"Salah satu ekonom dunia pernah mengatakan: masyarakat itu miskin bukan miskin harta tapi dimiskinkan oleh aturan negara. Maka dari itu terobosan yang dibuat oleh Kemenkumham melalui Ditjen AHU berupa perseroan perorangan ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat," ujar Zulklieflimansyah dalam sambutannya.
Zulklieflimansyah juga menyebutkan bahwa pihaknya berterima kasih atas terobosan ini dan akan melakukan sosialisasi secara masif sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat NTB.
"Kami berterima kasih atas Perseroan Perorangan untuk mendukung UMK yang tujuannya memakmurkan rakyat," tutup Zulklieflimansyah.
Sosialisasi Perseroan Perorangan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Harniati yang menjadi moderator di acara ini. Serta turut hadir pelaku usaha mikro dan kecil dari NTB.
