ntb.kemenkumham.go.id- Sambut tahun kinerja baru, LPKA Lombok Tengah, Lapas Terbuka Lombok Tengah dan Rutan Praya, deklarasikan janji kinerja pada Selasa (18/01).
Kepala LPKA Lombok Tengah, Moh. Nur mendeklarasikan dengan tegas ketiga poin janji kinerja yang diikuti seluruh ASN dari Satuan Kerja Lombok Tengah yang menjadi peserta dengan lantang. Ini menyatakan kesiapan mereka untuk melaksanakan janji kinerja yang mereka ikrarkan.
Selanjutnya seluruh pejabat struktural baik dari LPKA Lombok Tengah, Lapas Terbuka Lombok Tengah dan Rutan Praya menandatangani Janji Kinerja.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Tengah, Fadil Regan, yang juga menjadi saksi dalam penandatanganan janji kinerja memberikan apresiasinya terhadap deklarasi ini.
"Kami mengapresiasi dan berharap dengan adanya Janji Kinerja ini, khususnya untuk Satker Kemenkumham di Lombok Tengah ini dapat meraih predikat WBK," ucapnya membuka sambutan.
Menurutnya, tuntutan reformasi birokrasi untuk meraih WBK/WBBM ini menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia. Ia juga menyatakan harapan untuk meningkatkan sinergi dengan Satker Kemenkumham.
"Sinergi ini harus dibina dan ditingkatkan lagi. Ini supaya semua dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya masing-masing," tutup Fadil.
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, juga mengamanatkan kepada jajarannya untuk meyakinkan diri untuk melaksanakan janji kinerja yang diucapkan.
"Di tahun 2022 ini saya harap LPKA Lombok Tengah, Lapas Terbuka Lombok Tengah dan Rutan Praya bisa menyusul untuk mendapatkan predikat WBK," katanya membuka sambutan.
Menurutnya, untuk mewujudkan janji kinerja dan membangun Zona Integritas tidak hanya oleh Kasatker tetapi juga seluruh tim work. Ia juga menyebutkan 2022 merupakan tahun penegakkan hukum.
"2022 adalah tahun penegakkan hukum. Pelayanan publik ditingkatkan tapi penegakkan hukum juga harus dilakukan. Yakinkan semua satu komando dan komitmen Lapas/Rutan bebas halinar," tegas Haris.
NTB, kata Haris, menjadi Pilot project nasional dalam bersinergi dengan instansi lain. Kemenkumham khususnya Pemasyarakatan, bekerja sama dengan Direktur Resere Narkoba dan BNNP. Ia menyebut 2022 merupakan tahun kolaborasi.
"2022 selain memaksimalkan fungsi Kemenkumham dalam memberi kepastian hukum dan melindungi Hak Asasi Manusia, juga merupakan tahun kolaborasi. Terima kasih atas budaya sambang dari Polres, Kodim dan Babinsa. Itu menambah semangat kami. Semiga dapat ditingkatkan lagi," pungkas Haris.
Deklarasi dan Penandatanganan Janji Kinerja ini juga turut disaksikan oleh Perwakilan Ombudsman Provinsi NTB, Perwakilan BNNP NTB, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah serta jajaran Forkopimda.
