ntb.kemenkumham.go.id - Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkumham NTB), Supardan, bersama jajaran lakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM), Selasa, 12/4/2022.
Kunjungan kerja ini dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi khususnya Bidang HAM Kanwil Kemenkumham NTB demi peningkatkan kinerja di tahun berikutnya.
Sambutan hangat dirasakan rombongan dengan diterima langsung oleh Direktur Diseminasi & Penguatan HAM, Sri Kurniati Handayani Pane dan Pranata Kehumasan Madya, Hilda. Mereka menyambut baik kehadiran jajaran Kanwil Kemenkumham NTB.
Dalam pertemuan tersebut Sri Kurniati maupun Hilda, menyampaikan mereka senang dengan hadirnya jajaran Kanwil Kemenkumham NTB ke DitjenHAM.
"Kunjungan teman-teman daerah ini menjadi sinyal baik, karena hal ini dapat membentuk hubungan kekeluargaan yang kuat antara pegawai didaerah dan dipusat", ucap Sri.
Lebih lanjut dalam pertemuan ini, dibahas terkait Pilot Project Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Dalam kesempatan tersebut, Sri Kurniati menyampaikan pentingnya mendorong Kabupaten/Kota untuk menjalankan program yang sedang digalakkan DitjenHAM.
Saat ini, program tersebut sedang dalam proses pembentukkan Keputusan Presiden. Diharapkan saat sudah terbit keputusan tersebut, semua Kabupaten/Kota dapat menjalankannya dengan baik.
Selain itu, Hilda juga menyebut kunjungan seperti ini dapat meningkatkan kinerja, selain sebagai optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, juga menjadi ajang konektivitas yang baik dengan pembicaraan yang dibangun.
Dikesempatan ini, Supardan juga menuturkan pengtingnya silaturahmi dan komunikasi yang harus terus dilakukan dan dijaga antara Bidang HAM Kanwil NTB dengan Ditjen HAM.
Dalam kunjungan kerja kali ini, Kanwil Kemenkumham NTB melalui Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB membawa beberapa misi penting yang harus dikoordinasikan demi tingkatkan kualitas pelayanan khususnya di bidang HAM diantarnya pelayanan terkait komunikasi masyarakat (Yankomas) di Wilayah, Pelayanan Publik Berbasi HAM (P2HAM) di satuan kerja serta program Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) & Aksi HAM.
