ntb.kemenkumham.go.id - Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kanwil Kemenkumham NTB di Wilayah Sumbawa dan Bima melaksanakan deklarasi dan penandatangnan komitmen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Jumat (27/01/2023).
Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis di Pualu Sumbawa ini merupakan rangkaian kegiatan yang sama yang telah dilaksanakan di Pulau Lombok pada Rabu, 25/01/2022 lalu.
Bertempat di dua Lokasi yang berbeda, Pendeklarasian Pembangunan Zona Integritas hari ini dibagi menjadi 2 (dua) tempat yang dipusatkan di Bapas Kelas IIB Sumbawa Besar untuk UPT yang berada di wilayah Sumbawa Besar dengan dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi. Sedangkan untuk UPT di wilayah Dompu-Bima dipusatkan di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima dengan dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Divisi Keimigrasian. Hadir pula sejumlah tamu undangan yang ikut menyaksikan seperti Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Dandim serta stakeholder terkait lainnya.
Dalam sambutannya mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat itu tidak bisa hadir, Anton Edward Wardana selaku Kepala Divisi Administrasi menyampaikan beberapa hal seperti peningkatan pelayanan di semua UPT yang ada.
"Kita harus membuktikan bahwa kita itu bebas dari KKN, memberikan pelayanan publik dengan meminimalisir komplain" tuturnya di sela-sela membacakan sambutannya
Selain itu, dirinya juga menuturkan beberapa hal terkait Reformasi Birokrasi yang saat ini masih terus dilaksanakan dalam Jajarannya.
"Pada tahun ini akan ada perubahan penilaian reformasi birokrasi. Yang semula hanya berfokus pada peningkatan inovasi, sekarang harus ada dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta dapat memberikan peningkatan investasi pada negara". pungkasnya
Pada Kesempatan itu juga, sejumlah tamu undangan yang hadir sebagai saksi memberikan apresiasi yang sangat baik terhadap pelaksanaan kegiatan ini.
"Harus ubah mindset tentang Zona Integritas itu sendiri jangan hanya mengejar status," pesannya mengakhiri sambutannya.
Kegiatan Deklarasi dan penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sendiri merupakan agenda rutin dari Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Wilayah selama beberapa Tahun ini. Hal ini tidak lain bertujuan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan agar lebih Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.