Balai Harta Peninggalan (BHP)

Pusdatin Layanan- Ahu 07 December 2023 Hits: 1023

Pengertian BHP

BHP adalah Balai Harta Peninggalan yang mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BHP pada awal pembentukannya diawali masuknya VOC ke Hindia Belanda (sekarang Indonesia) tahun 1596 sebagai pedagang. Dengan semakin banyaknya bangsa Belanda dan menghasilkan harta/kekayaan, maka guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di Nederland yang orang tuanya mati dalam peperangan, maka dibentuk Lembaga yang diberi nama Wees En Boedel Kamer (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624

Saat ini hanya ada 5 (lima) BHP di Indonesia, yaitu: Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar dan masing-masing meliputi wilayah kerja daerah tingkat I dan tingkat II.

Tugas Pokok dan Fungsi BHP

Tugas pokok dan fungsi dari BHP berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (“Kepmen Kehakiman M.01/1980”), sebagai berikut:

Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampunan, Ketidak Hadiran dan Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain- lain masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat Wasiat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Melaksanakan penyelesaian masalah Kepailitan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Serta tugas lebih rinci lagi antara lain :

Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara
Pengampu Anak dalam Kandungan dan Pengampu Pengawas dalam Pengampuan
Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum
Pengurus atas Harta Peninggalan Tak Terurus/tidak ada kuasanya
Mewakili dan mengurus Ketidak harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir/afwezig
Kurator dalam Kepailitan
Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Timur Asing
Penampung Dana Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dalam Hal Tenaga Kerja Tidak Mempunyai Ahli Waris dan Wasiat
Penerimaan dan Pengelolaan Hasil Transfer Dana secara tunai berdasarkan

Layanan BHP

BHP memiliki layanan sebagai berikut :

Pengurusan perwalian anak di bawah umur adalah pemberian layanan dalam hal anak dibawah umur dalam kuasa wali yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas wali atas anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang

Pasal 330 s.d. Pasal 418a KUHPerdata
Pasal 47 s.d. Pasal 60 Staatbslad 1872 Nomor 166 Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan;
Pasal 33 s.d. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Pasal 50 s.d. Pasal 54 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;
Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
Kompilasi Hukum Islam.

Surat Permohonan atau Putusan/Penetapan Pengadilan ;
Fotokopi Akta Kematian;
Fotokopi Surat Ganti Nama (bila ada);
Fotokopi Akta Kelahiran Anak;
Fotokopi Surat Kawin / Nikah;
Fotokopi KTP wali anak;
Fotokopi Surat Keterangan Wasiat (bila ada);
Surat Kuasa (bila diwakilkan);
Bukti tanda setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan/atau
Dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat pengganti maupun dokumen yang terdaftar sah secara elektronik.

*Seluruh dokumen fotokopi persyaratan yang bukan berupa dokumen elektronik, diserahkan dalam bentuk salinan/fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris

Pemohon (wali)/penetapan pengadilan
Verifikasi data dukung dan persyaratan
Pemanggilan kepada wali untuk dimintai keterangan -> mendatangi kediaman wali setelah dilakukan pemanggilan (apabila wali tidak datang menghadap
Pengambilan sumpah
Penyerahan berita acara sumpah, berita acara penghadapan dan berita acara pencatatan harta
Pembayaran PNBP

Berita Acara Penyumpahan :
1. Penyumpahan Wali Tidak Ada Harta : Rp. 0,- (per berita acara)
2. Penyumpahan Walin yang Ada Harta : Rp. 100.000,- (per berita acara)
Salinan Surat :
1. Berita Acara Penghadapan : Rp. 20.000,- (per berita acara)
2. Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta Kekayaan: Rp. 20.000,- (per berita acara)
3. Berita Acara Pembuatan Penyumpahan : Rp. 20.000,- (per berita acara)
4. Keterangan Persetujuan kepada Wali untuk menjual Harta Peninggalan/Kekayaan : Rp. 100.000,- (per berita acara)
Surat Persetujuan kepada Wali untuk Menjual Harta Peninggalan/Kekayaan : Rp. 200.000,- (per surat)

Waktu penyelesaian permohonan : 2 (dua) hari kerja

Kepala Balai Harta Peninggalan

Pengurusan pengampuan adalah pemberian layanan kepada pengampu yang telah ditunjuk pengadilan yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengampu (curator) atas seseorang (curandus) yang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) di muka hukum sehingga berdasarkan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak.

Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUHPerdata;
Pasal 44 s.d. Pasal 60 Staatbslad 1872 Nomor 166 Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan;
Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Surat Permohonan;
Surat kuasa bermeterai cukup (bila dikuasakan);
Penetapan Pengadilan;
Fotokopi Identitas Pengampu;
Fotokopi Identitas orang yang ditaruh dibawah Pengampuan;
Fotokopi Surat Keterangan dari Dokter Spesialis yang menerangkan keadaaan orang di bawah pengampuan;
Fotokopi Bukti Kekayaan orang yang ditaruh di bawah Pengampuan;
Bukti tanda setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan/atau
Dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat pengganti maupun dokumen yang terdaftar sah secara elektronik.

*Seluruh dokumen fotokopi persyaratan yang bukan berupa dokumen elektronik, diserahkan dalam bentuk salinan/fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris

Penetapan pengadilan.
Pemanggilan terhadap pengampuan (keterangan dituangkan dalam berita acara penghadapan).
Pengumuman melalui surat kabar & BNRI.
Melakukan pemeriksaan setempat terhadap yang dibawah pengampuan.
Pembayaran PNBP.
Pengambilan sumpah.
Penyerahan berita acara sumpah, berita acara penghadapan dan berita acara pencatatan harta.

Berita Acara Penyumpahan:
- Penyumpahan Pengampuan: Rp. 200.000,- (per berita acara)
Salinan Surat :
1. Berita Acara Penghadapan : Rp. 20.000,- (per berita acara)
2. Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta Kekayaan : Rp. 20.000,- (per berita acara)
3. Berita Acara Pembuatan Penyumpahan : Rp. 20.000,- (per berita acara)
4. Keterangan Persetujuan kepada Pengampu untuk menjual Harta Peninggalan/ Kekayaan : Rp. 100.000,- (per berita acara)
Surat Persetujuan kepada Pengampu untuk Menjual Harta Peninggalan/Kekayaan : Rp. 200.000,- (per surat)

Waktu penyelesaian permohonan : 2 (dua) hari kerja

Kepala Balai Harta Peninggalan

Pembukaan Wasiat Tertutup / Rahasia dan Pendaftaran Wasiat Umum adalah pemberian layanan kepada pemohon (ahli waris/notaris) dalam hal pembukaan wasiat tertutup/rahasia yang berdasarkan ketentuan harus dibuka di Balai Harta Peninggalan dan pemberian layanan pendaftaran wasiat umum atas akta wasiat yang dibuat oleh seseorang yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia.

Pasal 874 - Pasal 1021 KUHPerdata
Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia 1872 LN.1872 No.166 Pasal 62 dan 63.
Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

Surat Permohonan;
Fotokopi Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian;
Fotokopi Akta/Surat Wasiat;
Fotokopi Identitas para Pihak;
Surat Keterangan Wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI; dan/atau
Dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat pengganti maupun dokumen yang terdaftar sah secara elektronik.

*Seluruh dokumen fotokopi persyaratan yang bukan berupa dokumen elektronik, diserahkan dalam bentuk salinan/fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris.

*Dalam pembukaan atas Wasiat Rahasia/Tertutup, Semua ahli waris dan Notaris penyimpan Wasiat wajib hadir di BHP.

Pembukaan Wasiat Tertutup / Rahasia
Memerintahkan kepada Pelaksana Wasiat, Ahliwaris, Notaris, untuk mengajukan permohonan keterangan wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
Menerima surat wasiat tertutup / rahasia dan akta penitipan (acte van depot) dari Notaris penyimpan wasiat;
Membuka surat wasiat tertutup / rahasia disaksikan oleh para Ahliwaris, Pelaksana Wasiat, Notaris, dan dituangkan dalam Berita Acara;
Mendaftarkan surat wasiat tertutup / rahasia pada Balai Harta Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN.1848 No.10 Pasal 41 dan 42 OV, jo. Pasal 937,942 KUH.Perdata);
Pendaftaran Wasiat Terbuka / Umum
1. Memerintahkan kepada Pelaksana Wasiat, Ahliwaris, Notaris, untuk mengajukan permohonan keterangan wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Menerima surat wasiat terbuka / umum dari Notaris / ahli waris / pelaksana wasiat;
3. Mendaftarkan surat wasiat terbuka / umum pada Balai Harta Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN.1848 No.10 Pasal 41 dan 42 OV, jo. Pasal 937,942 KUH.Perdata);

Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia: Rp. 500.000,- (per wasiat)
Pendaftaran Akta Wasiat: Rp. 200.000,- (per Akta)

Waktu penyelesaian permohonan : 1 (satu) hari kerja

Kepala Balai Harta Peninggalan

Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris adalah pemberian layanan kepada pemohon (ahli waris) terkait pembuatan akta yang diterbitkan oleh Pejabat Balai Harta Peninggalan yang isinya menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris. Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) merupakan bukti yang lengkap tentang tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga, seperti perbankan dan kantor pertanahan dalam rangka peralihan hak tanah karena pewarisan.

KUHPerdata;
Instruksi BHP Indonesia LN1872 Nomor. 166 Pasal 62 s.d. Pasal 63;
Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Surat Permohonan;
Akta Kematian;
Akta Perkawinan;
Akta Kelahiran para ahli waris;
Identitas para Ahli waris (KTP, KK);
Surat Keterangan Wasiat dari Pusat Daftar Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI; atau
Dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat pengganti maupun dokumen yang terdaftar sah secara elektronik.

*Seluruh dokumen persyaratan yang bukan berupa dokumen elektronik, diserahkan dalam bentuk salinan/fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris.

Permohonan Surat Keterangan Hak Mewaris
Verifikasi Dokumen-Dokumen Pendukung
Pemanggilan kepada pemohon untuk dimintai keterangan(keterangan dituangan dalam berita acara penghadapan)
Pembayaran PNBP
Penyerahan Surat Keterangan hak mewaris

Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris : Rp. 200.000, (per surat)

Salinan Surat :
1. Berita Acara Penghadapan : Rp. 20.000,- (per berita acara)
2. Surat Keterangan Hak Waris : Rp. 20.000,- (per surat keterangan)

Waktu penyelesaian permohonan : 4 (empat) hari kerja

Kepala Balai Harta Peninggalan

Pengurusan Harta Kekayaan Yang Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap) adalah pemberian layanan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal suatu kondisi dimana harta warisan telah terbuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, tak seorang pun yang menolak warisan, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaaan seperti ini, tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bagian XVIII Pasal 1126 s/d Pasal 1130;
KUHPerdata, Buku II dalam Pasal 1036, 1037, 1038 dan 1040, berlaku pula pada pengurusan harta peninggalan tak terurus;
Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.22-PR.02 Th. 1990 tentang Petunjuk Untuk Mengajukan Permohonan Ijin Prinsip dan Ijin Pelaksanaan Penjualan Budel Afwezig dan Onbeheerde Nalatenschap Yang Berada di Bawah Pengawasan dan Pengurusan Balai Harta Peninggalan;
Instruksi Menteri Kehakiman RI No M.01.HT.05.10 – Tahun 1984 Tentang Penertiban Pengurusan Harta Kekayaan Yang Dikelola Oleh Balai Harta Peninggalan;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Meteri Hukum dan HAM No M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaaan Penjualan Harta Kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan;
Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia, Ordonansi tanggal 5 Oktober 1872 lembaran Negara Tahun 1872 No. 166, Bab VI Pasal 64 s/d Pasal 74;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan;
Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

Surat Permohonan;
Fotokopi Identitas pemohon;
Fotokopi Surat/Akta Kematian Pemilik;
Fotokopi surat-surat lain yang berkenaan dengan tanah dan bangunan; dan/atau
Dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat pengganti maupun dokumen yang terdaftar sah secara elektronik.

Permohonan oleh Pemohon dengan menyampaikan Dokumen pendukung
1. Akta Kematian (tidak ada ahli waris)
2. Penetapan pengadilan
3. Identitas Pemohon
4. Surat laporan adanya kematian
5. Surat yang berkenaan dengan tanah dan bangunan
Proses Verifikasi
1. Petugas melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung
2. Pemanggilan kepada ahli waris melalui surat kabar dan Berita Negara RI
3. Melakukan pemeriksaan setempat, penyegelan dan membuat Berita Acara Pencatatan Harta
Dalam hal harta berupa tanah/bangunan, pemohon dan BHP Jakarta membuat perjanjian sewa-menyewa. Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pembelian boedel kepada BHP.
Permohonan pembelian boedel Kpd BHP, dengan persyaratan sbb :
1. ijin prinsip dari Menteri
2. Ijin jual dari Menteri
3. Penilaian boedel oleh Appraisal
4. Ijin pelaksanaan penjualan dari menteri (dengan persetujuan pengadilan terlebih dahulu)
5. Pembayaran oleh pemohon melalui transfer ke rekening bendahara UPK BHP Jakarta
proses jual beli di hadapan notaris
1. Proses jual beli di hadapan notaris dan dituangkan dalam Akta Jual Beli
2. Penyerahan Akta Jual Beli kepada pemohon untuk balik nama sertipikat
Pelaporan
1. Melaporkan hasil penjualan yang telah dilaksanakan kepada Menteri Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
2. Terhadap uang hasil penjualan, disimpan dalam rekening bendara UPK BHP Jakarta selama 30 tahun

*) setelah 30 tahun, tidak ada ahli waris yang melakukan klaim, maka dimintakan penetapan pengadilan negeri setempat untuk dinyatakan menjadi milik negara

Penjualan Harta Kekayaan Barang Tetap dan atau Bergerak : 2,5% dari hasil penjualan (per budel)
Waktu penyelesaian permohonan : 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu

Kepala Balai Harta Peninggalan

Pengurusan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid) adalah pemberian layanan oleh Balai Harta Peninggalan berdasarkan Putusan/Penetapan Pengadilan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya atas terjadinya ketidakhadiran (afwezigheid) yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat menempati atau berdiam disuatu tempat tinggalnya karena sebab tertentu dan tidak diketahui secara jelas keberadaaanya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.22-PR.02 Th. 1990;
Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-22-PR.02 Th 1990 Tentang Pedoman Panitia Penaksir dalam menentukan harga hak prioritas tanah negara atas harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) dan harta peninggalan yang tidak terurus (onbeheerde nalatenschap);
Pasal 61 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia;
Instruksi Menteri Kehakiman RI No M.01.HT.05.10 – Tahun 1984 Tentang Penertiban Pengurusan Harta Kekayaan Yang Dikelola Oleh Balai Harta Peninggalan;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Meteri Hukum dan HAM No M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaaan Penjualan Harta Kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan;
Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia, Ordonansi tanggal 5 Oktober 1872 lembaran Negara Tahun 1872 No. 166, Bab VI Pasal 64 s/d Pasal 74;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan;
Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

Surat Permohonan;
Penetapan Pengadilan Negeri;
Fotokopi Identitas Pemohon;
Fotokopi Bukti-bukti Tentang Tanah dan Bangunan; dan/atau
Dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat pengganti maupun dokumen yang terdaftar sah secara elektronik.

Seluruh dokumen fotokopi persyaratan yang bukan berupa dokumen elektronik, diserahkan dalam bentuk salinan/fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris

Permohonan oleh Pemohon dengan menyampaikan Dokumen pendukung:
1. Penetapan Pengadilan
2. Identitas Pemohon
3. Surat ijin Penghunian
Proses Verifikasi
1. Petugas melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung
2. Pemanggilan kepada ahli waris melalui surat kabar dan Berita Negara RI
3. dilakukan pemeriksaan setempat, penyegelan dan pencatatan harta dibawah tangan
Dalam hal harta berupa tanah/bangunan, pemohon dan BHP Jakarta membuat perjanjian sewa-menyewa. Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pembelian boedel kepada BHP.
Permohonan pembelian boedel Kpd BHP, dengan persyaratan sbgg :
1. ijin prinsip dari Menteri
2. Ijin jual dari Menteri
3. Penilaian boedel oleh Appraisal
4. Ijin pelaksanaan penjualan dari menteri (dengan persetujuan pengadilan terlebih dahulu)
5. Pembayaran oleh pemohon melalui transfer ke rekening bendahara UPK BHP Jakarta
Proses jual beli di hadapan notaris
1. Proses jual beli di hadapan notaris dan dituangkan dalam Akta Jual Beli
2. Penyerahan Akta Jual Beli kepada pemohon untuk balik nama sertipikat
Pelaporan
1. Melaporkan hasil penjualan yang telah dilaksanakan kepada Menteri Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,
2. Terhadap uang hasil penjualan, disimpan dalam rekening bendara UPK BHP Jakarta selama 30 tahun

Setelah 30 tahun, tidak ada ahli waris yang melakukan klaim, maka dimintakan penetapan pengadilan negeri setempat untuk dinyatakan menjadi milik negara

Penjualan Harta Kekayaan Barang Tetap dan atau Bergerak : 2,5% dari hasil penjualan (per budel)
Waktu penyelesaian permohonan : 5 (lima) bulan 2 (dua) minggu

Kepala Balai Harta Peninggalan

Pengurusan Kepailitan adalah pemberian layanan meliputi pengurusan dan pemberesan kepailitan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan selaku Kurator berdasarkan penetapan Pengadilan, dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Penetapan Pengadilan Niaga yang menunjuk BHP Jakarta sebagai Kurator

Tahap Pengurusan Kepailitan :
1. Mengumumkan putusan Pengadilan Niaga dlm 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara RI (Ps. 15 ayat 4 UU No. 37/2004) ;
2. Memanggil para kreditur untuk mendaftarkan tagihannya (Ps. 86 ayat 3 UU No. 37/2004)
3. Melakukan pemblokiran rekening dan benda-benda tak bergerak milik si debitur pailit
4. Memindahkan surat-surat/telegram yang dialamatkan kpd debitur pailit ke alamat kurator (Ps. 105)
5. Mendaftar piutang para kreditur (Ps. 115)
6. Batas akhir verifikasi pajak (Ps. 113 ayat 1)
7. Membuat daftar inventarisasi harta kekayaan pailit/pendaftaran budel pailit (Ps. 100 UU No. 37/2004) ;
8. Mengadakan rapat pencocokan piutang / rapat verifikasi (Ps.114 UU No. 37/2004) ;
9. membuat Daftar Piutang sementara yang diakui, dan Daftar Piutang yang dibantah disertai alasannya (Ps. 117).
Tahap Pemberesan Kepailitan :
1. Melakukan penagihan atas piutang-piutang si pailit (jika ada) ;
2. Melakukan penilaian asset terlebih dahulu pengambilan sumpah appraisal oleh Hakim Pengawas;
3. Melakukan penjualan atas harta kekayaan si pailit (Ps. 184 & 185 UU No. 37/2004);
4. Membuat daftar pembagian untk diajukan ke Hakim pengawas (Ps. 189 ayat 1 & 2 UU No. 37/2004);
5. Mengumumkan penetapan pembagian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga;
6. Melakukan pembayaran terhadap kreditur yang diakui (Ps. 189 ayat 4 jo. Ps. 201 UU No. 37/2004);
7. Mengajukan permohonan pengakhiran kepada Hakim Pengawas sebagai pertanggung jawaban pekerjaan kurator (Ps. 202 ayat 3 UU No. 37/2004);
8. Mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara RI (Ps. 202 ayat 2 UU No. 37/2004);
9. Membuat laporan pengakhiran kepailitan kepada Hakim Pengawas dan Ditjen AHU

Dalam Hal Berakhir Perdamaian :
- nilai utang sampai dengan Rp.50 milliar = 5% dari nilai utang yang harus dibayar
- nilai utang sampai dengan Rp.50 milliar sampai dengan 250 miliar = 3% dari nilai utang yang harus dibayar
- nilai utang sampai dengan Rp.250 milliar sampai dengan 500 miliar = 2% dari nilai utang yang harus dibayar
- nilai utang diatas Rp.500 milliar = 1% dari nilai utang yang harus dibayar.
Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan :
- nilai pemberesan sampai dengan Rp.50 Miliar = 7,5 % dari nilai hasil pemberesan diluar utang
- nilai pemberesan diatas Rp. 50 miliar sampai dengan Rp.250 Miliar = 5,5 % dari nilai hasil pemberesan diluar utang
- nilai pemberesan diatas Rp. 250 miliar sampai dengan Rp.500 Miliar = 3,5 % dari nilai hasil pemberesan diluar utang
- nilai pemberesan diatas Rp. 500 miliar = 2 % dari nilai hasil pemberesan diluar utang
Penjualan harta yang dikuasasi oleh Kreditur lain atau Kreditur pemegang jaminan kebendaan = 1% dari hasil penjualan
Dalam hal pernyataan pailit dibatalkan ditingkat kasasi atau PK = 1% dari harta debitur, apabila debitur sebagai permohon atau 1% dari Tagihan apabila Kreditur sebagai Pemohon

Waktu penyelesaian permohonan : 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Kepala Balai Harta Peninggalan

Layanan Penatausahaan uang Pihak Ketiga oleh BHP adalah layanan yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan dalam hal rangkaian kegiatan terhadap pengelolaan dana yang dimiliki oleh orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, karena berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang tidak diketahui penerima manfaatnya atau tidak diketahui keberadaan pemilik atau demi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan Jakarta; dan
Peraturan perundang-undangan lainnya yang secara teknis mencantumkan norma penanganan harta peninggalan berupa dana/uang diserahkan kepada BHP

Surat Permohonan;
Data pendukung paling sedikit meliputi:
1. Untuk uang pihak ketiga bersumber dari hasil penjualan, sewa menyewa hasil dari pengelolaan Afwezigheid dan Onbeheerde Nalatenschap :
  1. Nama subyek hukum;
  2. Putusan / Penetapan Pengadilan;
  3. Akta Kematian;
  4. Bukti Transaksi dan Tanggal Perolehan;
  5. Nilai Nominal.
Untuk uang pihak ketiga bersumber dari harta lain, berdasarkan hukum atau putusan pengadilan :
1. Nama subjek hukum terkait uang Pihak Ketiga;
2. Nilai nominal yang diterima atau yang diperoleh; dan
3. Bukti penyetoran atau penyerahan

Petugas melakukan verifikasi terhadap data dukung UPK meliputi :
1. Surat Permohonan
2. Penetapan/Putusan
Proses : Jika data lengkap, akan diproses dan jika tidak lengkap, ditolak
Dibuatkan Berita Acara Serah Terima Uang Pihak Ketiga dan penyerahan data dukung Uang Pihak Ketiga
Para Pihak melakukan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Uang Pihak Ketiga

Dalam hal terjadinya klaim :

Baik ahli waris maupun pihak ketiga wajib mengajukan permohonan klaim dengan melampirkan data dukung
Petugas melakukan verifikasi terhadap permohonan klaim tersebut

Gratis / PNBP 0 Rupiah namun seluruh Uang Pihak Ketiga akan disetor kepada Negara
Waktu penyelesaian permohonan : 3 (tiga) hari kerja

Kepala Balai Harta Peninggalan

		Jl. Majapahit No. 44 Mataram, Kelurahan Sekarbela, Kota Mataram - NTB 83127
		+ 0818-182-444
		kanwilntb@kemenkumham.go.id
		Email Pengaduan
		kumhamntb@gmail.com

		Jl. Majapahit No. 44 Mataram Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat 83127
		0370-7856244
		kanwilntb@kemenkumham.go.id
		kanwilntb@kemenkumham.go.id

Balai Harta Peninggalan (BHP)

Pengertian BHP

Tugas Pokok dan Fungsi BHP

Layanan BHP

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KANWIL KEMENKUMHAM

NUSA TENGGARA BARAT