Mataram, 17 Oktober 2013
Bimbingan Teknis Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bekerjasama dengan Australian AID melalui program AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Agusta K. Embly dan diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari Instansi vertikal yang tugas pokok dan fungsinya dalam penegakan hukum, perwakilan dari Organisasi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan seluruh Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum tahun 2013. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi para pemberi bantuan hukum tentang prosedur bantuan hukum diantaranya terkait syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, penyaluran dana bantuan hukum, pertanggungjawaban bantuan hukum, dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dan lain-lain terkait bantuan hukum. Diharapkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Bantuan Hukum ini dapat memberikan kejelasan terhadap prosedur dan mekanisme kerja bantuan hukum kepada aparat pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum, pengawas daerah bantuan hukum maupun para pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan ini, seperti lembaga-lembaga penegak hukum.