ntb.kemenkumham.go.id - Kanwil Kemenkumham NTB mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 secara daring yang diselenggarakan di Graha Pengayoman di Jakarta, Jumat (26/7).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh Anggota I BPK RI, I Nyoman Adhi Suryadnyana bahwa Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yg ke-15 kalinya.

"Pemeriksaan yg dilakukan oleh BPK RI bertujuan untuk memastikan agar pengelolaan keuangan negara tersebut dapat berdampak pada pembangunan nasional serta sebagai wujud dari pelaksanaan good governance melalui perolehan opini WTP," ujar I Nyoman Adhi Suryadnyana.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan, Kadiv Administrasi Muslim Alibar, Kadiv Yankumham Achmad Fahrurazi, Kadiv Pemasyarakatan Herman Sawiran, Kabag Program dan Humas Febri N Satriatama, Kabid HAM Pungka M. Sinaga beserta jajaran Kanwil Kemenkumham NTB mengikuti kegiatan ini secara daring.

Dalam giat ini Menkumham Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa WTP bukanlah prestasi, tetapi kewajiban kita semua dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan APBN yang merupakan uang rakyat dan uang negara secara baik, transparan, efektif dan efisien.

"Jangan berpuas diri atas raihan saat ini dan jadikan itu sebagai motivasi untuk memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan," tambah Yasonna.

Menindaklanjuti hasil capaian dari Kemenkumham RI ini, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan dan jajaran akan terus berkomitmen serta berupaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

"Kanwil Kemenkumham NTB akan menjadikan rekomendasi dari BPK RI sebagai panduan untuk melaksanakan kinerja anggaran dan BMN serta melakukan implementasi pengendalian internal yang efektif, guna perbaikan di masa mendatang demi kemajuan Kemenkumham dalam memberikan pelayanan yang berdampak bagi masyarakat," pungkas Parlindungan. (Huda)

ntb.kemenkumham.go.id - Tim Ombudsman RI Perwakilan NTB melakukan pengecekan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Taruna/Taruni (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tahun Anggaran 2024 di UPT BKN Mataram, Jumat (26/7).

Kedatangan Tim Ombudsman RI Perwakilan NTB diterima dengan baik oleh Kepala Bagian Umum, Asri, didampingi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Muzhar, beserta Panitia Pusat.

Tim Ombudsman tersebut terdiri dari Muhamad Rosyid Rido, selaku Kepala Keasistenan Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) dan Mohammad Gigih Pradhani, selaku Asisten Bidang PVL.

Kedatangan Ombudsman dimaksudkan untuk memantau rangkaian kegiatan penerimaan
SKD CAT Hari ke-2 Penerimaan Catar Poltekim dan Poltekip.

Asri menjelaskan, dalam seleksi kali ini, diikuti oleh 262 orang peserta yang telah lulus tahap seleksi administrasi. "Sebelum memasuki ruang ujian, seluruh peserta terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan badan, baik secara manual maupun menggunakan metal detector, agar ketika masuk ke dalam ruang ujian, sudah aman dari barang terlarang," terang Asri.

Selain itu, Asri menambahkan bahwa di dalam ruang ujian telah steril, dan hanya ada pengawas dari panitia BKN saja. "Panitia Daerah dan Pusat tidak boleh masuk ruang ujian," ujarnya.

Kemudian, Asri juga menjelaskan bahwa terdapat bagian pengaduan yang dapat digunakan oleh peserta jika menemukan kecurangan selama proses seleksi.

Perwakilan Panitia Pusat, Yelfi mengatakan bahwa di dalam proses seleksi ini, juga bekerja sama dengan pihak Kepolisian. "Sehingga dipastikan tidak ada kecurangan dalam proses seleksi ini," tegasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan menyatakan bahwa sesuai amanat Menkumham, Yasona H. Laoly, seluruh proses rekrutmen di lingkungan Kemenkumham berjalan transparan dengan adanya sistem seleksi berbasis CAT yang dibangun oleh BKN.

"Seluruh tahapan transparan dan saya jamin kelulusan peserta murni hasil usaha peserta sendiri tanpa campur tangan pihak lain," tegas Parlindungan.

Setelah melewati SKD ini, peserta akan mengikuti seleksi lanjutan. Seleksi lanjutan ini yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berupa tes kesehatan dan pengamatan fisik, tes kesamaptaan, tes psikologi, serta wawancara dan keterampilan. (M. Ilyas)

ntb.kemenkumham.go.id - Presiden RI Joko Widodo baru saja melakukan launching kebijakan Golden Visa yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7).

Presiden Joko Widodo mengatakan, Golden Visa akan menyasar good quality travelers untuk invest while stay dan productive while stay, sehingga hanya orang asing yang membawa manfaat saja yang akan diakomodasi oleh Kebijakan Golden Visa ini.

Selain Presiden RI, Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, MenpanRB Azwar Anas, Menkumham Yasonna H. Laoly yang didampingi Sekjen Kemenkumham Andap Budhi Revianto bersama para pejabat Eselon I, perwakilan negara sahabat, serta sederet Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan yang hadir langsung didampingi Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB Wishnu Daru Fajar mengungkapkan dengan adanya Golden Visa, optimisme pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di daerah akan berkembang pesat.

"Dengan Kebijakan Golden Visa ini, fungsi selective policy akan dikedepankan, sehingga investasi asing akan menyasar daerah-daerah potensial termasuk wilayah Nusa Tenggara Barat untuk menanamkan investasinya," tegas Parlindungan.

Selain pulau Bali, saat ini Nusa Tenggara Barat dengan berbagai macam keindahan alam yang ditawarkan serta event dunia sekelas MotoGP dan MXGP, menjadi barometer kemajuan pariwisata di Indonesia dan bisnis pendukungnya.

"Tentunya, Kanwil Kemenkunham NTB akan segera melakukan sinergi dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengakomodasi dan menyambut peluang ini, agar roda perekonomian semakin berputar, khususnya Provinsi NTB dapat mendunia," tambah Parlindungan. (Huda)

ntb.kemenkumham.go.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat menyerahkan lima sertifikat merek dan dua sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat pada Diseminasi dan Promosi Indikasi Geografis yang digelar di Hotel Aston Inn Mataram, Kamis (25/7).

Penyerahan tersebut merupakan bentuk apresiasi mengakui dan menghargai kontribusi serta keberhasilan Masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Kekayaan Intelektual. Sertifikat KIK dan merek ini juga, untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat, melalui pencatatan yang sistematis dan terstruktur.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Parlindungan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Achmad Fahrurazi, menyampaikan Hak atas produk Indikasi geografis sangat penting bagi peningkatan ekonomi daerah terutama dalam menunjang ekonomi berkelanjutan. Produk Indikasi Geografis memiliki keunikan dan kekhasan yang mencerminkan karakteristik daerah asalnya.

Sebagai informasi, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly resmi mencanangkan tahun 2024 sebagai tahun indikasi geografis. Pencanangn ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mempromosikan produk unggulan daerah. (Ryan)

ntb.kemenkumham.go.id - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly resmi mencanangkan tahun 2024 sebagai tahun indikasi geografis. Hak atas produk Indikasi geografis sangat penting bagi peningkatan ekonomi daerah terutama dalam menunjang ekonomi berkelanjutan. Produk Indikasi Geografis memiliki keunikan dan kekhasan yang mencerminkan karakteristik daerah asalnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, Achmad Fahrurazi, pada pembukaan Promosi dan Diseminasi Indikasi Geografis Tahun 2024, Kamis (25/7) di Hotel Aston Inn Mataram.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 100 orang peserta pelaku Indikasi Geografis yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Fahrurazi menyampaikan hingga saat ini terdapat 5 Indikasi Geografis asal Nusa Tenggara Barat yang telah tercatat di Sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu Mutiara Lombok, Kangkung Lombok, Madu Hutan Sumbawa, Kopi Robusta Tambora, dan Susu Kuda Liar Sumbawa. "Masih minimnya jumlah indikasi geografis yang telah terdaftar ini tentunya memerlukan supporting dan semangat dari bapak-ibu sekalian yang hadir disini mewakili pemerintah daerah / instansi terkait serta masyarakat perduli indikasi geografis (MPIG) agar dapat terus menggali potensi Indikasi Geografis di wilayah masing-masing." tuturnya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Parlindungan, menyampaikan bahwa dengan memperkuat ekosistem indikasi geografis akan memberikan dampak yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun nasional. "Melalui kegiatan ini saya harapkan dapat menjadi momentum penting dan strategis untuk mendapatkan informasi serta memperkuat komitmen kita dalam membangun kesadaran bersama akan pentingnya perlindungan indikasi geografis yang kita miliki." tutur Parlin. (Ryan)