Mataram, Senin 14 Desember 2015.
Pada hari senin 14 Desember 2015 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB menerima kunjungan Tim dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Koordinasi terkait dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015. yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bagian Program dan Pelaporan,Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Hukum, Kepala Bidang HAM,Tim dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Staf Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Pada kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB Bapak Ir. MARUAHAL SIMANJUNTAK, SH.,MM., Memberikan pengarahan mengenai koordinasi bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu Pada acara kegiatan konsultasi dan koordinasi, serta menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dapat terlaksana apabila adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Hukum dan HAMkemudian dilanjutkan dengan pengarahan Kepala Divisi Pelayanan Hukum tentang kegiatan aksi HAM dalam rangka penyusunan Raperda dan pembuatan daftar Raperda yang Prespektif HAM pada masing-masing Pemerintahan Kabupaten / Kota yang merupakan bagian dari tugas Pemerintahan Daerah.serta mengenai peningkatan Yankomas dengan membentuk panitia dari Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah dan dari Akademisi untuk duduk dalam team tersebut, selain itu pelaksanaan peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik itu mengenai isu-isu HAM melalui media ataupun dari informasi lain dan layanan komunikasi langsung dari masyarakat yang merasa terlanggar hak asasi nya dan isu-isu HAM. Kemudian dirangkai dengan kegiatan diskusi tentang pelaksanaan RANHAM dan pembahasan tentang koordinasi dengan BPHN dalam hubungan kerja sama dengan PEMDA dalam pelaksanaan pembuatan dan review Raperda dan capaian pelaksanaan yankomas serta penerapan nya kepada masyarakat mengenai pelaksanaan nya ditahun 2015 ini, kemudian dilanjutkan pemberian plakat dan cendramata dari kedua Instansi yaitu kanwil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat .
