Mataram, 25 Mei 2018 - Bertempat di Hotel Golden Palace Mataram, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan workshop pewarganegaraan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 50 orang peserta dari berbagai instansi, seperti kantor imigrasi, dinas pendudukan dan pencatatan sipil, kementerian agama, dan beberapa instansi yang tugas dan fungsinya terkait dengan hal tersebut. Dalam kegiatan workshop kewarganegaraan tersebut untuk memberikan materi dan pemahaman bagi para peserta hadir 2 orang narasumber, yaitu Bapak Wilopo selaku Kepala Divisi Keimigrasian yang menjelaskan tentang fungsi imigrasi dalam pengawasan orang asing di Indonesia dan Kasubdit pada Ditjen AHU yang menjelaskan tentang tata cara alih status kewarganegaraan orang asing.
Kegiatan workshop pewarganegaraan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah, Sevial Akmily. Dalam sambutannya disampaikan bahwa perkembangan ekonomi global dan hubungan internasional yang pesat berakibat pada kemudahan perputaran antara warga satu negara dengan negara lain dan adanya interaksi. Berkaitan dengan hal tersebut, jaminan status kewarganegaraan sangat diperlukan untuk mengukuhkan eksistensi suatu negara maupun legalitas kependudukan warga negara dalam setiap negara yang dihuni oleh berbagai macam penduduk.
"Pentingnya masalah kewarganegaraan khususnya masalah warga negara asing yang hendak mengganti kewarganegaraannya baik melalui permohonan, pernyataan, perolehan maupun memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda perlu untuk dilakukan pemahaman bersama tentang bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", ujar Sevial Akmily.
Penyelenggaraan kegiatan workshop pewarganegaraan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang standar prosedur terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
