Mataram, 14 September 2018 - Bertempat di ruang rapat law centre Kanwil Kemenkumhan NTB, Plt. Kakanwil Kemenkumham NTB H. Faisol Ali memimpin rapat koordinasi antara panitia panitia pengawas daerah dengan organisasi bantuan hukum. Rapat dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ibu Ngatirah, Kabid Pelayanan Hukum Yudi Adrianto, anggota pengawas dan beberapa perwakilan OBH di Pulau Lombok. Saat ini Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi NTB yang telah diterakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM berjumlah sebelas OBH.
Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan tentang evaluasi pelaksanaan bantuan hukum yang telah dilakukan oleh OBH hingga September 2018, baik litigasi maupun non litigasi. Hal tersebut terkait juga dengan capaian serapan anggaran yang hingga triwulan ketiga ini telah mencapai 75% dan melampaui target yang telah ditentukan. Selain itu, dilakukan juga diskusi terkait kendala-kendala yang masih dihadapi oleh para OBH terutama dalam pelaporan bantuan hukum oleh OBH melalui sistem aplikasi yang baru yaitu SID Bankum yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
