Mataram 11 April 2019 - Mualimin Abdi, Direktur Jenderal Hak Asasi manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Kehormatan Notaris Indonesia sekaligus sebagai narasumber, membuka kegiatan Sosialisasi Layanan Kenotariatan ditandai dengan pemukulan gong. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Pejabat PPATK Haryono Budhi Pamungkas dan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah NTB H. Abdullah sebagai narasumber, Ketua Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, serta anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris dan notaris se- NTB.
Pengawasan yang dilakukan terhadap notaris melibatkan tiga unsur (notaris, akademisi/ahli dan pemerintah) dibawah koordinasi kementerian hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila jalinan emosional antara notaris dan kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia nusa tenggara barat sebagai kepanjangan tangan menteri di daerah sangat erat.
Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum.
Kewaiiban ini hendaknya benar-benar dihayati dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Hal ini disampaikan mengingat akhir-akhir ini banyak notaris di wilayah NTB mendapat panggilan dari aparat penegak hukum baik sebagai saksi maupun tersangka, demikian pula banyak notaris harus berhadapan dengan tim pemeriksa majelis pengawas daerah notaris karena laporan ketidakpuasan kinerja notaris oleh warga masyarakat.
Berkenaan dengan hal tersebut kami memandang perlu untuk memberikan penguatan kinerja notaris di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan menghadirkan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MNKP) bapak dr. Muallimin abdi, pejabat PPATK Haryono BudhPpamungkas dan notaris senior putra daerah yang juga menjabat sebagai wakil ketua MKNW dan maielis pengawas wilayah notaris H. Abdullah.
Gagasan awal selain menghadirkan ketua majelis kehormatan notaris pusat juga akan di louncing aplikasi laporan notaris berbasis online namun arahan pimpinan ahu agar lebih dahulu sosialisasi registrasi grips bagi notaris. Selanjutnya domain aplikasi laporan notaris berbasis online dilaksanakan atas kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
