Mataram 5 Juli 2019 - Kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN Semester I Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan di Hotel Grand Legi mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 5 Juli 2019. Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai perwakilan dari Kepala Kantor Wilayah membuka secara resmi kegiatan tersebut. Peserta sebanyak 44 orang yang merupakan operator SAIBA dan SIMAK BMN pada Satuan Kerja dan Wilayah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, dengan rincian dari Kantor Wilayah sebanyak 12 orang dan dari Satuan Kerja sebanyak 32 orang. Adapun Narasumber kegiatan berasal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, BPKP Perwakilan Provinsi NTB, KPPN Mataram, dan KPKNL Mataram.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta sebagai upaya guna meningkatkan kualitas laporan keuangan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, dilakukan Pra rekonsiliasi SAIBA dan SIMAK BMN Semester I Tahun Anggaran 2019, dengan harapan adanya kecocokan Neraca Keuangan seluruh satuan kerja sehingga dapat tercipta laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat yang baik, berkualitas, transparan dan akuntabel berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang dapat memberikan sumbangan positif dalam upaya meraih kembali predikat WTP dari BPK.
Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang muncul selama proses penyusunan Laporan Keuangan, Sebagai sarana pencocokan dan kesesuaian antara data keuangan dan Barang Milik Negara sehingga penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan, dan Sebagai sarana bagi seluruh operator untuk mengetahui permasalahan yang terjadi terkait update aplikasi SAIBA, SIMAK BMN, Persediaan dan SIMAN. Maka dari itu diharapkan agar Terwujudnya penyelenggaraan rekonsiliasi data laporan keuangan yang lebih baik dan tersusunnya laporan keuangan yang akurat, berkualitas, transparan dan akuntabel.
