Mataram, 10 Maret 2021 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB menghadiri Kegiatan Rapat Kerja Membahas Program Pemberdaya Anti Narkoba di Instansi Pemerintah yang digelar oleh BNN Provinsi NTB yang dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi NTB dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB.
Kegiatan tersebut yang diawali pembukaan oleh Kepala BNN Provinsi NTB, membahas terkait Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat, yang paling penting sinergitas antar instansi. Artinya permasalahan narkoba merupakan permasalahan bersama. Tidak terikat kepada tanggung jawab satu pihak, namun semua elemen masyarakat diminta berpartisipasi dalam menekan penyalahgunaan narkoba, Tutur Gde Sugianyar Dwi Putra.
Dalam kegiatan ini juga dibahas Peraturan Daerah terkait P4GN oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Membersihkan di Internal Pemerintah, bersih melayani, jajaran pemerintah Instansi Nusa Tenggara Barat Bersih dari Narkoba, bersama – sama bekerja secara terpadu dalam mempersempit oknum – oknum bandar narkoba dalam menciptakan wilayah Nusa Tenggara Barat bebas narkoba, tutur Lalu Gita Aryadi. Selain itu kepada instansi pemerintahan wilayah Nusa Tenggara Barat agar mempercepat vaksinasi agar mempersempit ruang gerak Covid-19 dan segera bebas dari wabah virus corona tersebut.
Tak luput juga Ketua DPRD Provinsi NTB membahas terkait percepatan pembuatan Peraturan Daerah Terkait P4GN merupakan salah satu langkah dalam mencegah peredaran narkoba. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pencegahan narkoba jangan sampai merusak generasi muda. Harus bersinar bersih melayani dan DPRD siapdisidak dalam cek urine dalam pencegahan di Instansi Pemerintah, ucap Baiq Isvie Rupaeda.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB siap selalu bekerjasama untuk mencegah peredaran narkoba. Kita tidak akan bisa sendiri dalam memberantas narkoba harus semua kalangan ikut membantu dalam pelaksanaan P4GN tutur Haris Sukamto.
