ntb.kemenkumham.go.id - Unit Pelaksana Teknis (UPT) binaan Kanwil Kemenkumham NTB melanjutkan rangkaian deklarasi komitmen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Rabu (25/1), setelah Kantor Wilayah memulainya pada Selasa lalu.
Pendeklarasian Pembangunan Zona Integritas hari ini dpusatkan di 2 (dua) tempat yaitu Lapas Kelas IIA Mataram bagi UPT yang berlokasi di Mataram dengan dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Divisi Keimigrasian. Sedangkan untuk untuk UPT se-Lombok Tengah dan Lombok Timur dipusatkan di Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dengan dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan.
Penandatanganan komitmen ini dilakukan oleh seluruh Kepala UPT se-Pulau Lombok dengan para pejabat strukturalnya masing-masing dengan disaksikan langsung oleh stakeholder yang diundang. Tujuan penandatanganan komitmen ini yaitu untuk memperkuat kembali komitmen pembangunan zona integritas yang harus dilaksanakan oleh seluruh unsur mulai dari pimpinan hingga jajaran untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Pembangunan Zona Integritas di UPT binaan Kanwil Kemenkumham NTB ini didukung penuh oleh Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dwi Sudarsono, yang berkesempatan hadir di Lapas Mataram. Ia berpesan untuk terus mengoptimalkan kinerja guna mewujudkan WBK/WBBM.
Sejalan dengan Dwi Sudarsono, AA Gde Kusuma Putra selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Tengah juga memberikan dukungan penuh kepada seluruh UPT binaan Kanwil kemenkumham NTB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.
Anton Edward Wardhana selaku Kepala Divisi Administrasi yang ditemui di Lapas Mataram menuturkan penandatanganan komitmen bersama ini merupakan tradisi untuk membangun sebuah negara yang kokoh, bersih dari korupsi.
"Dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM, kita harus memberikan pelayanan yg optimal terhadap apa yang menjadi pekerjaan kita. Tiga hal penting kunci pelayan publik prima, yaitu kepatuhan, jaminan mutu, dan kesadaran hukum," sebut Anton.
Herman Sawiran, Kepala Divisi Pemasyarakatan yang berkesempatan mewakili Kepala Kantor Wilayah di Lapas Terbuka Lombok Tengah mengatakan bahwa kunci dari komitmen ini adalah integritas, yaitu satu kesatuan antara ucapan dan perilaku.
"Intinya, ini untuk memacu pelaksanaan tugas secara baik dan bersih dalam melayani masyarakat secara prima tanpa pungli dan gratifikasi," pesan Herman.
