ntb.kemenkumham.go.id - Kanwil Kemenkumham NTB menyongsong awal tahun 2023 dengan melaksanakan sejumlah terobosan. Di antaranya menjadikan ombudsman sebagai guidance atau pemandu dalam rangka mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan pemenuhan target Kabupaten/Kota Peduli (KKP) HAM di seluruh NTB. Terobosan selanjutnya yaitu dengan pelaksanaan penandatangan Komitmen Bersama Jajaran Kanwil Kemenkumham NTB dalam rangka peningkatan Layanan publik dan Responden IKM-IPK.
Demikian poin-poin penting dari koordinasi Kanwil Kemenkumham NTB dengan Ombudsman Perwakilan NTB, Kamis (26/1). Koordinasi dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM NTB Zulhairi, Kabid HAM Pungka M. Sinaga, Kasubid Pemajuan HAM Supardan dan Penyuluh Hukum NTB Indraswati. Zulhairi menyampaikan, penguatan kualitas layanan publik dilaksanakan secara menyeluruh di unit pelaksana teknis se-NTB dan pada tahun 2023.Ombudsman menjadi guidance layanan publik di Jajaran Kanwil Kemenkumham NTB sekaligus pendorong terciptanya Kabupaten/Kota Peduli HAM di NTB.
Koordinasi disambut secara terbuka oleh Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Dwi Sudarsono. Dwi menyambut hangat dengan menyampaikan bahwa pelayanan publik sesungguhnya merupakan turunan dari HAM, sehingga ke depannya ombudsman akan memasukkan HAM sebagai instrumen penilaian keberhasilan Layanan di Kabupaten/Kota se-NTB, selain itu menurut Dwi layanan berbasis HAM merupakan tools atau alat dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Koordinasi menghasilkan sejumlah rencana kegiatan yang akan diselenggarakan di tahun 2023 bersama pemerintah daerah se-NTB dan kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan maupun imigrasi di jajaran Kanwil Kemenkumham NTB. Dengan adanya Koordinasi tersebut, dapat menghasilkan sebuah Komitmen bersama yang dapat dibangun oleh Pemerintah Provinsi NTB dan internal di jajaran Kanwil Kemenkumham NTB.
