ntb.kemenkumham.go.id - Layanan berbasis HAM sudah menjadi hal yang bersifat wajib di era sekarang ini, terlebih dalam penyelenggaraan pelayanan Publik. Sehingga kelompok rentan (Lansia, balita, disabilitas dan ibu hamil/menyusui) menerima layanan yang setara.
Oleh sebab itu, Kanwil Kemenkumham NTB berkomitmen untuk memberikan pelayanan berbasis HAM dengan melaksanakan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2024.
Giat pada Selasa (26/3) di aula Kanwil Kemenkumham NTB ini dilaksanakan secara daring dan luring. Dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB Ignatius MT Silalahi, Kepala Bidang HAM Pungka M Sinaga beserta jajaran, Kepala Satuan Kerja se-Pulau Lombok. Giat pencanangan ini juga disaksikan oleh Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM serta Biro Hukum Pemerintah Provinsi NTB.
Dalam Sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan bahwa data terakhir dari 16 Satuan Kerja Kanwil Kemenkumham NTB telah mengikuti penilaian dan 5 diantaranya telah memperoleh predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM.
"Komitmen yang kita laksanakan ini merupakan mandat dari Menkumham Yasonna H. Laoly yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Pelayanan publik berbasis HAM bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pada semua unit kerja di lingkungan Kemenkumham," tambah Ignatius.
"Predikat yang diperoleh oleh Kanwil Kemenkumham NTB terkait Unit Kerja dengan Pelayanan Berbasis HAM menjadi bukti nyata kesungguhan Kanwil Kemenkumham NTB dalam Penghormatan, Pelindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM (P5 HAM)", ungkap Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan secara terpisah. (Huda)
