ntb.kemenkumham.go.id - Kanwil Kemenkumham NTB hadir di Kabupaten Sumbawa guna melakukan pendampingan dan pengumpulan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM pada Kamis (21/3). Tim yang dipimpin oleh Pungka M Sinaga selaku oleh Kepala Bagian HAM Kanwil Kemenkumham NTB didampingi Kasubbid Pemajuan HAM Supardan dan staf bertemu dengan perwakilan Pemkab. Sumbawa Besar.
ntb.kemenkumham.go.id - Kurangnya jumlah petugas PK dan APK pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) menimbulkan permasalahan yaitu beban kerja PK dan APK yang berlebihan, akibatnya kualitas bimbingan dan pengawasan, khususnya dalam pelaksanaan assessment dan perhatian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi berkurang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
ntb.kemenkumham.go.id - Dalam rangka mengoptimalisasi peran Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat menggelar Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan, Kamis (21/3).
Dengan mengusung tema “Mekanisme Sistem Kerja Pembantu Pembimbing
Kemasyarakatan dan Fitur Sistem Database Pemasyarakatan”, kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan
ntb.kemenkumham.go.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dengan tema “Kepatuhan Notaris dalam Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat dan Penerapan Pelaporan Pemilik Manfaat bagi Korporasi dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
ntb.kemenkumham.go.id - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB Herman Sawiran dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Utama, Tarsono, melakukan Sosialisasi UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Mataram, Kamis (21/3).
Kepala Bapas Kelas II Mataram Muhtaruddin dalam sambutan kegiatan
