ntb.kemenkumham.go.id.  Jangan salah kaprah, Pengesahan dokumen atau legalisasi dokumen sebenarnya tidak cukup hanya melalui aplikasi Apostille. Kok bisa? Simak penjelasan berikut ini.

Bagi anda yang mungkin sudah mengenal Apostille dan bahkan sudah pernah menggunakan aplikasi pengesahan dokumen yang disediakan oleh Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM RI ini, pastinya sudah paham bahwa pengesahan beberapa dokumen untuk keperluan di luar negeri tidak bisa hanya melalui Apostille atau satu aplikasi.

Alasannya, karena Apostille hanya merupakan salah satu aplikasi yang melayani Legalisasi atau pengesahan dokumen yang di sediakan pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Sementara itu di Kementerian lain juga sebenarnya tersedia aplikasi serupa yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama, yaitu menyederhanakan birokrasi dalam pengesahan dokumen.

Perlu anda ketahui bahwa dokumen dari Indonesia yang akan dipergunakan untuk keperluan di luar negeri sebenarnya membutuhkan pengesahan atau legalisasi biasanya lebih dari satu atau dengan kata lain beberapa Instansi.

Aplikasi Apostille sendiri mempersyaratkan bahwa dokumen yang akan dilegalisasi atau di sahkan harus mendapatkan stempel pengesahan terlebih dahulu dari Instansi penerbit dokumen.

Contoh : Pengesahan Ijazah untuk tujuan Kuliah di luar negeri, maka dokumen tersebut harus di legalisir terlebih dahulu ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui https://piln.kemdikbud.go.id/ baru kemudian dokumen tersebut di daftarkan Apostille. Tak Sampai di situ dokumen tadi juga harus legalisasi kembali di Kementerian Luar Negeri melalui Kemenlu Apps

Nah, Penting juga diketahui bahwa Negara tujuan juga bisa memiliki sejumlah persyaratan yang berbeda-beda dalam penerimaan dokumen agar diakui dan dapat diterima, misalnya tambahan persyaratan seperti Dokumen harus diterjemahkan ke dalam bahasa negara tujuan, dan menggunakan sworn transleter (penterjemah tersumpah). Sejumlah Negara bahkan sudah memiliki list Penterjemah tersumpah yang mereka akui, biasanya di posting melalui laman situs resmi kedutaan masing-masing negara.

Semoga Informasi ini Bermanfaat.

Artikel Terkait

Legalisasi Apostille : Legalisasi Online Dokumen dari Indonesia untuk Publik Luar Negeri

ntb.kemenkumham.go.id. Apa itu Rahasia Dagang?

Apakah Rahasia Dagang itu?

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Apa saja lingkup perlindungan Rahasia Dagang?

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Selanjutnya, tidak semua informasi masuk ke dalam kategori Rahasia Dagang. Sesuai dengan Pasal 3 UU Rahasia Dagang, informasi termasuk trade secret apabila memenuhi 3 unsur, antara lain:

1. Bersifat rahasia – informasi tersebut hanya pihak tertentu yang mengetahui atau secara umum masyarakat tidak mengetahui.
2. Mempunyai nilai ekonomi – sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan aktivitas atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan profit atau keuntungan secara ekonomi.
3. Dijaga kerahasiaannya melalui langkah sebagaimana mestinya – pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Contohnya adanya prosedur baku yang tertera dalam ketentuan internal perusahaan yang menetapkan trade secret itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan tersebut.

Bagaimana pelanggaran Rahasia Dagang terjadi?

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila:

1. seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan;
2. seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa Saja Persyaratan Pendaftaran Rahasia Dagang

Untuk memperoleh perlindungan Rahasia Dagang tidak perlu mengajukan pendaftaran. Hal ini karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang jika informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya, kecuali lisensi trade secret yang diberikan. Lisensi rahasia dagang ini dicatatkan ke Ditjen KI. 

Cara Pembayaran Klik Disini

Bagaimana Cara Mempertahankan Kerahasiaan?

Sementara itu, perusahaan selalu bersinggungan dengan rahasia dagang dalam menjalankan aktivitas usahanya dengan pihak lain seperti karyawan, konsultan, auditor, kontraktor dan pihak ketiga yang memberikan pelayanan jasa kepada perusahaan. 

Maka Penting bagi Perusahaan untuk membuat perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement). Dengan demikian, perusahaan sebagai pemilik rahasia dagang dianggap melaksanakan upaya yang patut dan layak untuk menjaga kerahasiaannya.

Langkah konkrit lainnya, antara lain:

1. Mengikat karyawan yang berpotensi membocorkan info penting perusahaan dengan menandatangani pernyataan untuk menjaga rahasia perusahaan atau “Confidentiality Agreement”.
2. Memasang tulisan, “Selain Karyawan Dilarang Masuk” atau “Staff Only”.
3. Memasang tulisan, “Dilarang Mengambil Gambar” atau “Dilarang Memotret”.
4. Membakar atau menghilangkan dokumen penting yang telah tidak terpakai.
5. Menghapus file penting dari komputer secara permanen jika sudah tidak digunakan.
6. Tidak menggandakan dokumen penting di tempat fotokopi sembarangan (sebaiknya gunakan mesin fotokopi perusahaan).
7. Dan sebagainya.

ntb.kemenkumham.go.id. Apa itu Penyidikan KI?

Apa itu Penyidik Kekayaan Intelektual?

PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)  adalah PNS yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara pidana, termasuk melakukan pemeriksaan saksi, mengumpulkan bukti, dan memeriksa tersangka. PPNS juga berwenang melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka penyidikan, seperti melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, serta melakukan penyitaan barang bukti

Dalam Hal PPNS Kekayaan Intelektual atau PPNS KI lebih khusus bertugas untuk melakukan tindakan Penyidikan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Apa sajaTugas PPNS KI?

Adapun tugas utama dari PPNS atau Penyidik KI antara lain meliputi pemeriksaan dan pemanggilan terkait tindak pidana terhadap pelanggaran Merk, Paten, Hak Cipta, Rahasia Dagang, DTLST, dan KIK.

Berikut Alur Pengaduan yang bisa dilakukan masyarakat apabila ada pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual :

Alur Penyidikan KI

Prosedur Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi

Informasi lebih lanjut mengenai Penyidikan K.I bisa diakses melalui halaman www.dgip.go.id

ntb.kemenkumham.go.id. Apa itu Kekayaan Intelektual Komunal atau KI Komunal?

 Apa itu Kekayaan Intelektual Komunal atau KIK?

Kekayaan intelektual komunal (KIK) adalah adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal yang terdiri dari Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis. Berikut penjelasannya

1. Ekspresi Budaya Tradisional
   Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
2. Potensi Indikasi Geografis
   Potensi Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan / atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan / atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.
3. Pengetahuan Tradisional
   Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual dibidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.
4. Sumber Daya Genetik
   Sumber Daya Genetik adalah tanaman / tumbuhan, hewan / binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

 Kenapa Harus daftar Kekayaan Intelektual Komunal atau KIK?

Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal atau KIK dimaksudkan untuk melindungi kekayaan budaya traditional yang dimiliki oleh tiap-tiap Daerah yang ada di seluruh Indonesia. Pendaftaran KIK ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekayaan intelektual kita dari pihak yang tidak bertanggung jawab, dan menekan risiko dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi oleh pihak asing.

Apa saja Persyaratan daftar KI Komunal?

Persyaratan administratif terhadap permohonan pencatatan KIK  paling sedikit meliputi:
1. Formulir permohonan pencatatan;
2. Deskripsi;
3. Data dukung : Link Video, Dokumentasi, Proses/ Teknik kecakapan atau Teknik membuat 
4. pernyataan tertulis dukungan upaya pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah, Perkumpulan masyarakat adat, Paguyuban.

Pencatatan KI Komunal Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2022 

Berapa Biaya daftar KI Komunal?

Pendaftaran untuk Kekayaan Intelektual Komunal atau KIK tidak dikenakan biaya atau Non Biaya alias Gratis.

Link Permohonan K.I Komunal