ntb.kemenkumham.go.id - Kanwil Kemenkumham NTB mulai melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu tes kesehatan dan psikotes pada Rabu (20/11). Psikotes sendiri diikuti oleh 138 peserta dan dilaksanakan di Aula Pengayoman Kantor Wilayah dimulai pukul 07.30WITA.

Proses seleksi kompetensi bidang merupakan bagian dari rangkaian panjang penerimaan CPNS yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga profesional yang mampu mendukung kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, yang melakukan monitoring pagi ini, mengucapkan selamat kepada peserta dan memberikan motivasi sebelum memulai tes.

"Selamat telah sampai pada tahap Psikotes. Saya berharap seluruh peserta dapat menjalani psikotes ini dengan jujur dan penuh tanggung jawab, guna mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan percaya dengan calo, ya. Tidak ada yang bisa bantu kalian lulus kecuali diri sendiri," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Farida, turut memberikan semangat dan arahan kepada pada peserta. Ia mengatakan, "Semangat terus untuk peserta. Banyak belajar karena sekarang bisa belajar dari mana saja, tidak cuma buku. Jangan lupa minta doa orang tua,"

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) kali ini mencakup pemeriksaan kesehatan, pengamatan fisik, serta psikotes untuk mengukur kemampuan dan kesiapan peserta. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemenkumham menciptakan SDM yang kompeten dan berdaya saing. Diharapkan, seluruh peserta yang lolos seleksi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi Kemenkumham.

Di kesempatan berbeda, Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan, mengatakan Kanwil Kemenkumham NTB memastikan tes ini berjalan dengan proses yang transparan dan akuntabel serta tanpa pungutan biaya. Panitia pun sudah diarahkan untuk maksimal dalam membantu peserta.

ntb.kemenkumham.go.id - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham telah memasuki tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yang meliputi pemeriksaan kesehatan, pengamatan fisik, dan psikotes. Sebanyak 520 peserta seleksi CPNS Kemenkumham mengikuti pemeriksaan kesehatan dari 20-23 November 2024. Kanwil Kemenkumham NTB menggandeng Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Pada hari pertama, Rabu (20/11), sebanyak 144 peserta seleksi CPNS mengikuti pemeriksaan kesehatan di RS Bhayangkara Mataram. Peserta tersebut dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi pagi dan sesi siang dengan rincian setiap sesi sebanyak 72 peserta seleksi CPNS.

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB Muslim Alibar yang juga Ketua Panitia Daerah Seleksi Pengadaan CPNS mengatakan, para peserta akan menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan. Untuk pelamar jenjang SLTA/SMA sederajat akan menjalani pemeriksaan berupa tinggi badan dan berat badan (BMI); tekanan darah; Tuberculosis (TBC); HIV; pemeriksaan tato; dan rectal toucher (anus corong).
"Sementara untuk pelamar jenjang non SLTA yang meliputi D III/sarjana/profesi pemeriksaan meliputi tekanan darah, Tuberculosis (TBC), dan HIV," ujar Muslim Alibar.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB, Farida, yang juga memberikan pengarahan kepada peserta seleksi CPNS mengatakan, pemeriksaan medis ini melibatkan tenaga kesehatan berkompeten. "Nantinya, dokter akan mengambil kesimpulan atas keseluruhan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan para peserta seleksi CPNS hari ini. Ikuti semua tahapan dengan sungguh-sungguh. Persiapkan pula untuk psikotes dan kesamaptaan. Hal paling penting jaga kesehatan," pesan Farida.

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan mengatakan, total ada 520 peserta seleksi CPNS dari formasi SLTA/SMA dan non SLTA yang lolos mengikuti tahapan SKB. Pelaksanaan SKB, lanjut Parlindungan, berupa pemeriksaan kesehatan dan psikotes dari tanggal 20-23 November 2024. Untuk psikotes diselenggarakan di Aula Kanwil Kemenkumham NTB.

"Setelah sekitar 7.000-an peserta bertarung di SKD CAT, kami telah menyaring 520 peserta yang akan mengikuti tahap selanjutnya. Rinciannya 462 peserta formasi SLTA dan 58 peserta formasi non SLTA. Mereka akan bersaing memperebutkan formasi penjaga tahanan pria 44 orang, penjaga tahanan wanita 19 orang, pemeriksa keimigrasian pemula pria 45 orang, dan pemeriksa keimigrasian pemula wanita 45 orang pula,” terang Parlindungan seraya menambahkan, untuk peserta seleksi formasi non SLTA (D III/sarjana/profesi) dilakukan perangkingan secara nasional.

(Junianto Budi Setyawan)

ntb.kemenkumham.go.id - Selain membantu pemasaran, sektor swasta diharapkan turut andil dalam mendukung pendaftaran kekayaan intelektual pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini penting sebagai upaya melindungi produk dari persaingan tidak sehat.

Demikian dikemukakan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB, Farida, ketika menggelar pertemuan dengan jajaran Bank NTB Syariah di Ruang Rapat Bank NTB Syariah Jalan Udayana, Mataram, Selasa (19/11).

Farida beserta tim diterima oleh Kasri A. Rachman selaku Deputy General Manager Pengelolaan Hukum Divisi Kepatuhan Bank NTB Syariah dan Rahmat selaku Bisnis Manajer Ritel dan UMKM. Dalam kegiatan ini dihadiri juga dari Tim Divisi Komersial, Retail dan Mikro dan Divisi Dana dan Jasa.

Farida mengatakan, Bank NTB Syariah memiliki banyak UMKM binaan sehingga perlu adanya kolaborasi dalam kaitannya dengan pendaftaran kekayaan intelektual. Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM yang hendak mendaftarkan kekayaan intelektual dari segi pembiayaan. "Kami berharap dengan adanya kerja sama ini dapat meringankan pelaku UMKM dalam mendaftarkan kekayaan intelektual," ujar Farida. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang nota kesepakatan pendaftaran kekayaan intelektual antara Kanwil Kemenkumham NTB dan Bank NTB Syariah.

Suyanto Edi Wibowo, Perancang Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkumham NTB yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, ruang lingkup yang sesuai dengan peran Bank NTB dan tugas fungsi Kemenkumham adalah memfasilitasi pembiayaan dalam konteks pendaftaran kekayaan intelektual.

Kasri A. Rachman menuturkan, kerja sama yang akan terjalin lebih tepat apabila menggunakan istilah perjanjian kerja sama karena substansi pasal per pasal membahas terkait teknis.
"Selanjutnya kita matangkan bersama draft perjanjian kerja sama. Fokus kerja sama tetap terkait sosialisasi pentingnya pelindungan kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM dan upaya untuk membantu mendorong pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM binaan Bank NTB Syariah," ujar Kasri A. Rachman.

Nantinya perjanjian kerja sama akan ditandatangani pada 3 Desember 2024 bertempat di Kanwil Kemenkumham NTB. Terkait finalisasi draft kerja sama dapat dikomunikasikan lebih lanjut.

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan mengatakan, kerja sama dengan swasta dalam bidang kekayaan intelektual sangat penting sebagai upaya bersama membantu UMKM mendaftarkan merek dan melindungi dari persaingan tidak sehat.

"Selain mendapatkan pelindungan hukum, mendaftarkan kekayaan intelektual juga meningkatkan iklim investasi dan memperluas pangsa pasar sehingga bisa membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujar Parlindungan.

(Junianto Budi Setyawan)

ntb.kemenkumham.go.id - "Imigrasi memiliki tanggung jawab mendukung sasaran utama pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045. Imigrasi memainkan peran vital dalam menjaga kedaulatan negara dan mendukung visi-misi Presiden untuk menciptakan kinerja pembangunan yang terukur," jelas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi Purn Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

Hal tersebut disampaikan saat Menimipas membuka giat Seminar Bersama Imigrasi - Universitas Pertahanan Republik Indonesia, yang mengusung tema Mewujudkan Cara Pandang Keimigrasian Strategis dalam Menyongsong Indonesia Emas bertempat di JS Luwansa Hotel Jakarta pada Selasa (19/11).

Menimipas juga menambahkan bahwa tantangan global seperti menipisnya batas teritorial antarnegara, peningkatan mobilitas manusia dan barang, serta kemajuan teknologi harus dihadapi dengan kebijakan strategis. Kebijakan strategis yang akan diambil nantinya akan mempengaruhi tiga peran strategis imigrasi.

Peran strategis utama Imigrasi antara lain katalisator pertumbuhan ekonomi, melalui pengelolaan kebijakan keimigrasian yang inovatif, jembatan strategis dalam memperkuat hubungan internasional dan menjaga stabilitas keamanan, serta pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pembangunan nasional.

Dalam kegiatan yang dibuka langsung oleh Rektor Universitas Pertahanan R.I. Letjen. TNI Purn Jonni Mahroza, S.I.P., M.H., M.Sc., Ph.D. ini, juga dihadiri oleh Plt. Sekjen Kemenimipas Asep Kurnia, Plt. Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Sekretaris Ditjen Imigrasi Sandi Andaryadi, Pimti Madya dan Pratama Kemenimipas, serta Civitas Akademika Universitas Pertahanan RI.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan hadir langsung didampingi oleh Kapala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB Yopie Asmara.

Parlindungan mengungkapkan, kinerja keimigrasian di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham NTB sendiri juga telah terbentuk kolaborasi yang baik melalui wadah TimPORA / Tim Pengawasan Orang Asing.

"Kanwil Kemenkumham NTB terus menjaga kolaborasi dan sinergisitas dengan Polri, TNI, Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya terkait keimigrasian, mengingat adanya beberapa event internasional di wilayah NTB, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta tingginya potensi investasi di NTB," ungkap Parlindungan.

Sejalan dengan arahan Menimipas Jenderal Polisi Purn Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., Kanwil Kemenkumham NTB berkomitmen agar Imigrasi menjadi jembatan strategis dalam memperkuat hubungan internasional dan menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah NTB. (Huda)

ntb.kemenkumham.go.id - Kanwil Kemenkumham NTB menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Layanan Fidusia dan Layanan Perseroan Perorangan di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Selasa (19/11). Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB Farida, mewakili Kakanwil Kemenkumham NTB.

Dalam sambutan pembukaan, Farida mengatakan, fidusia merupakan proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan para pihak, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sebagai narasumber kegiatan, Nunung Sumyati dari Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyampaikan materi tentang urgensi pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia, kuasa, atau wakilnya.

Sementara Utami Nurwiati dari Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memaparkan tentang tata cara pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia.

Narasumber Kasubdit II Ditreskrimsus Polda NTB AKBP I Komang Satra menyampaikan materi tentang kedudukan kepolisian dalam eksekusi jaminan fidusia. Peran pihak kepolisian bukanlah sebagai eksekutor tetapi hanya sebagai pengaman terlaksananya eksekusi secara aman, tertib, lancar dan dapat di pertanggungjawabkan.

Tujuan dari jaminan fidusia sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Narasumber terakhir yaitu dari Penyuluh Kanwil Kemenkumham NTB Restu Dhika Rini menyampaikan bahwa layanan perseroan perorangan ini hadir sebagai wujud komitmen Kanwil Kemenkumham NTB untuk memberikan pelayanan terbaik dengan pendekatan. Layanan ini akan memberikan berbagai kemudahan, mulai dari proses pendaftaran, konsultasi, hingga transaksi yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui website.

Di lain kesempatan Kakanwil Kemenkumham NTB berharap kegiatan hari ini dapat mengoptimalkan pendaftaran, perubahan dan penghapusan jaminan fidusia serta kemudahan berusaha melalui layanan perseroan perorangan.

(Putri)