ntb.kemenkumham.go.id - Dewasa ini, salah satu hal yang kerap terjadi di tengah masyarakat adalah pernikahan antar negara. Lebih lagi di era keterbukaan informasi dan globalisasi. Hal ini tentu saja memiliki efek kumulatif yang harus dikaji lebih dalam oleh Pemerintah Republik Indonesia, khususnya terkait Anak Berkewarganegaraan Ganda.

"Diperlukan pendampingan terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda yang merupakan hasil dari Perkawinan Campur. Pendampingan dari orang tua maupun pemerintah, agar pada saat mereka telah berusia 18 sampai dengan 21 Tahun dapat memilih kewarganegaraan Indonesia," jelas Farida selaku Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB.

Farida juga menambahkan, sampai saat ini masih terdapat anak berkewarganegaraan ganda yang belum mengetahui akan informasi bahwa apabila telah berusia 18 sampai 21 Tahun mereka Harus memilih Warga Negara Indonesia meskipun besar dan lahir di Indonesia.

Hal ini disampaikan saat Kadiv Yankumham Kanwil Kemenkumham NTB jadi narasumber mewakili Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan pada kegiatan diskusi interaktif dengan Perkumpulan Harapan Keluarga Antar Negara (HAKAN) pada Rabu (4/12) di Villa Aurelia 1, Kab. Lombok Barat.

Kegiatan ini mengusung tema "Kewarganegaraan Di Era Globalisasi: Tinjauan Terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Tantangannya dalam Perspektif Kebangsaaan”.

Bersama dengan narasumber lainnya dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Kadiv Yankumham Kanwil Kemenkumham NTB menyampaikan terkait sudut pandang Kewarganegaraan di era globalisasi dari perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia dan juga Kebangsaaan.

Selain terkait anak berkewarganegaraan ganda, diskusi ini juga membahas kebijakan status kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda yang diterapkan di Indonesia; krisis identitas kewarganegaraan dan kebangsaan; keterbukaan ekonomi dan investasi asing dalam kaitannya dengan kewarganegaraan; serta proses administrasi pewarganegaraan/naturalisasi.

Kanwil Kemenkumham NTB mengapresiasi upaya HAKAN yang menggelar kegiatan diskusi interaktif serta sharing agar kedepannya pemerintah dapat menerbitkan kebijakan yang tepat sasaran dan relevan.

Beberapa saat lalu Kanwil Kemenkumham NTB telah melaksanakan koordinasi langsung dengan Direktur Tata Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), salah satunya membahas terkait proses pewarganegaraan.

Menindaklanjuti diskusi ini, Kadiv Yankumham Kanwil Kemenkumham NTB juga mengutarakan harapannya kepada perkumpulan HAKAN, apabila ada isu lainnya terkait revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan agar dapat disampaikan melalui Kanwil Kemenkumham NTB.

"Aspirasi dari rekan-rekan perkumpulan HAKAN terkait kewarganegaraan akan ditampung, kemudian akan kami sampaikan kembali pada Ditjen AHU agar dapat segera ditindaklanjuti," pungkas Farida. (Huda)

ntb.kemenkumham.go.id - Pelaksanaan tes kesamaptaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham diselenggarakan untuk mendapatkan talenta terbaik, mengukur kesiapan fisik dan mental calon pegawai, termasuk kesiapan dalam menjalankan tugas sebagai abdi masyarakat.

Hal demikian dikemukakan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB sekaligus Koordinator Seleksi, Farida, saat meninjau pelaksanaan hari kedua SKB Kesamaptaan Seleksi CPNS Kemenkumham di Lapangan Trisula Batalyon Infanteri (Yonif) 742/SWY, Mataram, Rabu (4/12). Kepala Divisi Administrasi Muslim Alibar dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Herman Sawiran turut serta meninjau pelaksanaan seleksi.

"Tim dari Yonif 742/SWY saya lihat sangat profesional dalam memberikan pelayanan kepada para peserta seleksi CPNS. Sebelum mengikuti rangkaian tes, seluruh peserta diperiksa tekanan darahnya. Satu unit ambulance juga disiagakan untuk mengantisipasi ketika terjadi kondisi darurat," ujar Farida.

Pada hari kedua, sebanyak 152 peserta mengikuti seleksi dan 2 peserta tidak hadir. Rangkaian kegiatan dimulai dengan registrasi pukul 05.30 WITA. Selanjutnya peserta mengikuti rangkaian tes yang meliputi lari 12 menit, pull up atau chinning 1 menit, sit up dan push up 1 menit, serta shuttle run dan kegiatan berakhir tepat pukul 12.00 WITA.

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan mengatakan, pelaksanaan SKB Kesamaptaan diselenggarakan secara profesional dan transparan. Kanwil Kemenkumham NTB, lanjut Parlindungan, menggandeng Yonif 742/SWY Mataram untuk pelaksanaan tes.
"Tim dari Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham juga hadir langsung untuk memantau pelaksanaan seleksi. Saya menjamin pelaksanaan seleksi berlangsung profesional, transparan, dan adil," ujar Parlindungan.

(Junianto Budi Setyawan)

 ntb.kemenkumham.go.id - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas melantik dan mengambil sumpah 3 Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama pada Kanwil Kementerian Hukum NTB, Rabu (4/12).

Ketiga Pimti tersebut yaitu, I Gusti Putu Milawati sebagai Kakanwil Kementerian Hukum NTB dan Edward James Sinaga sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum yang mengikuti pelantikan secara langsung di Graha Pengayoman, Jakarta. Sementara Farida dilantik sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting di Aula Kanwil Kemenkumham NTB.

Supratman menyampaikan harapannya kepada Pimti Pratama yang baru dilantik, untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar Kementerian Hukum menjadi kementerian yang terdepan yang bisa dipercaya.

"Kita bersama-sama mempunyai komitmen, bahwa sumpah yang telah diucapkan, sekali lagi adalah janji kita bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," tegas Supratman.

Supratman juga meminta kepada pejabat yang baru dilantik, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diberikan, untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat.

"Sekali lagi saya berharap ini adalah tim yang bisa bekerja bersama-sama supaya tingkat kepuasan masyarakat maupun kepada negara itu bisa meningkat," harap Supratman.

Selain melantik Pimti pada Kanwil Kementerian Hukum NTB, Supratman juga melantik Pimti Pratama pada Kanwil Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.

(M. Ilyas)

ntb.kemenkumham.go.id – Bertempat di Kanwil Kemenkumham NTB, 53 peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Praktik Kerja pada, Selasa (3/12). SKB Praktik Kerja ini diikuti oleh peserta CPNS dengan kualifikasi pendidikan Non-SLTA.

Tes praktik kerja merupakan salah satu rangkaian tes SKB CPNS yang memiliki bobot 30% dari total nilai SKB. Pada tes ini, peserta membuat analisis seputar jabatan yang dilamar yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bentuk esau yang diketik dan disusun langsung pada aplikasi yang telah disediakan.

Khusus untuk jabatan Widyaiswara Ahli Pertama dan Pranata Komputer Ahli Pertama, SKB praktik kerja dilaksanakan dalam 3 (tiga) rangkaian ujian. Untuk jabatan Widyaiswara Ahli Pertama akan diuji Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP); Rencana Pembelajaran (RP); dan bahan tayang microteaching. Sedangkan untuk Pranata Komputer Ahli Pertama diuji basis data; pemrograman; dan jaringan.

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan mengatakan, seluruh proses seleksi CPNS Kemenkumham ini bebas biaya. Parlindungan menekankan agar para peserta waspada dan tidak percaya kepada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

(Citra)

ntb.kemenkumham.go.id - Panitia Daerah Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kanwil Kemenkumham NTB melanjutkan tahapan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yakni kesamaptaan yang berlangsung 3-5 Desember 2024 di Lapangan Trisula Yonif 742/SWY, Mataram.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan Herman Sawiran yang melakukan pengecekan langsung di lokasi mengatakan, untuk pelaksanaan tes kesamaptaan Kanwil Kemenkumham NTB bekerja sama dengan Batalyon Infanteri (Yonif) 742/Satya Wira Yudha (SWY), Mataram.

"Peserta tes akan diuji lari 12 menit, pull up atau chinning 1 menit, sit up dan push up 1 menit, serta shuttle run," ujar Herman Sawiran.

Herman Sawiran mengatakan, pada pelaksanaan hari pertama, Selasa (3/12), sebanyak 154 peserta mengikuti seleksi. Tes dimulai dengan registrasi pada pukul 06.00 WITA. Selanjutnya peserta dibuat kelompok sesuai arahan petugas Yonif 742/SWY selanjutnya mengikuti seluruh rangkaian tes yang berlangsung hingga pukul 13.00 WITA.

Herman Sawiran kembali menegaskan bahwa Tes SKB Kesamaptaan kali ini tidak dipungut biaya. Peserta diminta jangan percaya kepada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan. Apabila dinyatakan lulus, itu merupakan prestasi pelamar sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Peserta juga diminta melaporkan melalui kanal pengaduan apabila menemukan pelanggaran dan kecurangan.

(Junianto Budi Setyawan)