ntb.kemenkumham.go.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI Andap Budhi Revianto membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Dukungan Manajemen Kemenkumham Tahun 2024 di Ballroom Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Selasa (16/7).
Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan, Kepala Divisi Administrasi Muslim Alibar, serta Kepala Bagian Program dan Humas Febri N. Satriatama. Rapat koordinasi ini akan berlangsung hingga 19 Juli mendatang. Kegiatan ini juga diikuti 123 Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham dari seluruh Indonesia.
Rakordal Dukungan Manajemen dilaksanakan dalam rangka evaluasi capaian kinerja semester I tahun 2024, memetakan permasalahan, menyusun rencana aksi, merumuskan langkah-langkah penyelesaian target rencana aksi semester II tahun 2024, serta penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Mengusung tema 'Optimalisasi Peran Dukungan Manajemen yang Semakin PASTI dan Berdampak', Andap mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kementerian dan lembaga didorong untuk mengedepankan efektivitas dan efisiensi birokrasi.
"Ditekankan untuk penghematan anggaran dari kegiatan yang tidak penting, fokus program kegiatan yang mendukung capaian tujuan pembangunan, dan anggaran yang digunakan harus membawa manfaat ke masyarakat," ujar Andap.
Andap melanjutkan, sesuai arahan Menkumham Yasonna H. Laoly, seluruh jajaran diminta untuk menyukseskan pencapaian kinerja Kemenkumham Tahun Anggaran 2024 dengan bekerja secara jujur dilandasi hati yang bersih dan pikiran positif. Yasonna juga menginstruksikan tentang percepatan kinerja program dukungan manajemen pada Semester I 2024.
Andap menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi guna mengamati dan menilai perkembangan kinerja, mengidentifikasi permasalahan yang timbul, dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan.
"Harap diperhatikan terkait kebijakan percepatan birokrasi digital dan indeks reformasi birokrasi. Seluruh jajaran diminta memahami 8 visi pemerintahan yang disebut Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik secara cepat," ujar Andap seraya menambahkan seluruh jajaran Kemenkumham diminta menjadikan SE Sekjen tentang Petunjuk dan Arahan Percepatan Kinerja Program Dukungan Manajemen Semester I 2024 sebagai pedoman dalam menjalankan program kerja.
Andap mengingatkan agar seluruh jajaran memenuhi target Reformasi Birokrasi (RB) General dan RB Tematik, mengendalikan penggunaan anggaran yang tidak efektif, memahami tugas dan fungsi, serta publikasi media.
"Jangan sampai ada pemberitaan negatif. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hindari temuan berulang," ujar Andap.
Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan seusai kegiatan mengatakan, seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham NTB siap menjalankan arahan dari Sekjen Kemenkumham. "Seluruh program yang telah disusun Sekretariat Jenderal Kemenkumham menjadi pedoman kami di wilayah. Kami optimalkan agar seluruh program kerja membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya warga Provinsi NTB," ujar Parlindungan.
Pada pembukaan kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Sestama BSSN dan Sestama BNN. Adapun PKS dengan Sestama BSSN terkait optimalisasi sistem elektronik di lingkungan Kemenkumham. Sedangkan PKS dengan Sestama BNN terkait dengan replikasi aplikasi e-RB. Pada kegiatan tersebut juga dilakukan peluncuran aplikasi e-SOP dan pembaruan aplikasi SIMPEG.
(Junianto BS/Nur Huda Rahmawan)
