ntb.kemenkumham.go.id – “Tujuan dari Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien. Kunci keberhasilan kinerja tidak hanya terkait output dan outcome, namun juga impact atau dampak yang diberikan pada masyarakat,” ungkap Muslim Alibar selaku Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB.
Hal tersebut diungkapkan saat dirinya hadir di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB dalam kegiatan Sharing Session Pembangunan Zona Integritas pada Rabu (28/8). Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB didampingi oleh I Made Sartana Dita selaku Kasubbag Humas,RB dan TI.
Muslim menambahkan, dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), diperlukan komitmen dari segala lini, mulai dari Pimpinan sampai dengan Staf. Peningkatan kinerja dapat diukur dari hasil survei kepuasan layanan masyarakat.
Kakanwil BPN NTB Lutfi Zakaria yang didampingi oleh pejabat struktural mengemukakan bahwa saat ini baru ada 1 satuan kerja di NTB yang mendapatkan predikat WBK. Untuk itu, Kanwil BPN NTB memberikan apresiasi pada Kanwil Kemenkumham NTB yang bersedia hadir untuk membagikan success story serta best practice yang juga dapat diterapkan oleh Kanwil BPN NTB.
Kanwil Kemenkumham NTB saat ini sedang melaksanakan penerapan Reformasi Birokrasi tematik yang kerap digaungkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Salah satu fokus dari RB tematik adalah percepatan investasi dan pengentasan kemiskinan.
Dalam kesempatan terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan menyampaikan pentingnya membangun citra positif instansi pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi, menjelaskan kebijakan, mendengarkan dan merespons kebutuhan serta aspirasi masyarakat dengan lebih baik guna membangun hubungan yang saling percaya dan menghasilkan dampak positif bagi pembangunan pelayanan publik. (Huda)
