ntb.kemenkumham.go.id - Kanwil Kemenkumham NTB fasilitasi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Kabupaten Dompu dan penyampaian legal opinion terkait kasus perdata di Kabupaten Dompu, bertempat di Ruang Rapat ZI, Selasa (21/5).
Kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperkada merupakan amanat dalam Pasal 58 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Tim Kanwil Kemenkumham NTB menerima kedatangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu yang dipimpin Kepala Bagian Hukum Momon Soeherman, S.H beserta tim. Kedatangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu tersebut untuk membahas 2 raperkada antara lain, Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Waktu Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.
Rapat dibuka oleh M. Amin Imran Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah Kanwil Kemenkumham NTB. Usai rapat dibuka, Momon Suherman mengungkapkan, di Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu terus mendorong OPD untuk segera menyerahkan rancangan peraturan daerah, "agar proses penetapannya bisa dipercepat, dan juga kami berusaha setiap kebijakan yang diambil pimpinan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang kita lakukan hari ini, yaitu harmonisasi di Kanwil Kemenkumham NTB," ungkap Momon.
Momon sangat mengapresiasi kolaborasi yang telah dilakukan oleh Kemenkumham NTB, "harapan kami, minimal kami sedikit lebih cepat agar pemerintah daerah bisa segera mengeksekusi. Terimakasih atas kolaborasi dari Kemenkumham NTB sudah sangat luar biasa, kami sangat mengapresiasi," ujarnya.
Setelah itu, Riki Aditya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham NTB, menyampaikan pemaparan hasil harmonisasi secara rinci. Selanjutnya, Apriadi dan Ninda Risma Pratiwi selaku Analis Hukum Kanwil Kemenkumham NTB menyampaikan pemaparan Legal Opinion terkait 2 kasus Perdata sengketa lahan yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu.
Di akhir rapat, dilakukan penandatangan Berita Acara penyerahan hasil harmonisasi oleh Tim Kanwil Kemenkumham NTB dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu.
Dalam kesempatan terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan menuturkan, bahwa sesuai amanat Menkumham Yasonna H. Laoly, Kanwil Kemenkumham NTB berkomitmen untuk menjaga sinergi dengan pemerintah daerah dalam proses harmonisasi Raperda dan Raperkada guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas.
(M. Ilyas)
