ntb.kemenkumham.go.id - Sepekan lalu, tim penilai internal Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI baru saja melaksanakan desk evaluasi pada 9 satuan kerja di dibawah naungan Kanwil Kemenkumham NTB.
Dalam rangka memperoleh predikat WBK tersebut, Kanwil Kemenkumham NTB mendorong 9 satuan kerja tersebut untuk segara mempersiapkan diri secara data dukung, capaian kinerja maupun pelayanan publik.
Kanwil Kemenkumham NTB yang telah memperoleh predikat WBK juga tengah berupaya untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta mengoptimalkan publikasi kinerja. Berangkat dari hal tersebut, Kanwil Kemenkumham NTB sambangi Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, tepatnya bagian Biro Perencanaan dan Biro Humas, Hukum dan Kerjasasma untuk lakukan koordinasi
Bertempat di Kantor Pusat Kemenkumham RI di Jakarta, Selasa (21/5) Tim Kanwil Kemenkumham NTB yang dipimpin langsung oleh Kapala Divisi Administrasi Muslim Alibar didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas Febri N Satriatama, Kasubbag Humas RB dan TI I Made Sartana Dita beserta staf.
Di Biro Perencanaan, tim bertemu dengan Subkoordinator Perencanaan Reformasi Birokrasi, Erwin Nugroho. Dirinya mengungkapkan, sesuai amanat Menkumham Yasonna H. Laoly, satuan kerja diminta untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk bahan penyempurnaan.
9 Satuan kerja Kanwil Kemenkumham NTB yang saat ini selangkah lagi menyandang predikat WBK adalah Kantor Imigrasi Sumbawa Besar, Kantor Imigrasi Bima, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Mataram, Lapas Dompu, Lapas Terbuka Lombok Tengah, Rutan Bima, Bapas Sumbawa, Rupbasan Mataram serta Lapas Selong.
Selain itu, Tim Kanwil Kemenkumham NTB juga melakukan konsultasi langsung dengan Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Hantor Situmorang dan Koordinator Humas yaitu Tubagus Erif Faturahman.
Tubagus menyampaikan pentingnya publikasi kinerja agar masyarakat mengetahui dan teredukasi apa saja tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham NTB beserta pencapaiannya. Hal ini senada Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan yang sempat menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham NTB telah berkomitmen untuk konsisten melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui kanal media sosial maupun media eksternal.
"Kanwil Kemenkumham NTB telah melakukan penyebaran informasi yang konsisten dan tepat sasaran agar masyarakat dapat mengetahui apa saja kinerja Kanwil Kemenkumham NTB. Sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat, serta citra positif bahwa 'Negara Hadir' di tengah masyarakat dengan memberikan kinerja positif yang berdampak," ungkap Parlindungan. (Huda)