ntb.kemenkumham.go.id - Sebagaimana diketahui, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, berkesinambungan, serta merupakan sarana pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
Anggota JDIHN sendiri merupakan, kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dsb. JDIHN berdiri dibawah naungan Kemenkumham melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Dalam rangka optimalisasi JDIH daerah di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat, tim JDIH Kanwil Kemenkumham NTB hadir di Aula R. Hardjito JDIHN pada Jumat (13/9).
"Di NTB, JDIH daerah berjumlah 22 anggota. Hadirnya kami disini untuk melaksanakan koordinasi dan menyampaikan kendala akses yang beberapa kali terjadi, sebagaimana yang disampaikan oleh anggota JDIH di NTB," ungkap Linda Maya Sastra selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkumham NTB.
Linda menambahkan, adanya kendala akses tersebut menjadi fokus utama, mengingat Kanwil Kemenkumham NTB saat ini sedang gencar melaksanakan penyuluhan hukum bagi masyarakat serta meningkatkan keterbukaan informasi hukum, sesuai dengan arahan Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan dan Kadiv Yankumham Farida.
Sedangkan Faisal Yusuf Disastra selaku Analis Hukum pada JDIHN mengungkapkan bahwa kendala tersebut dialami JDIH daerah akibat proses transisi aplikasi dari versi pertama ke versi terbaru.
"Kami menyarankan, Kanwil Kemenkumham NTB dapat menginformasikan pada JDIH di NTB untuk melakukan pemisahan hosting JDIH dengan hosting aplikasi lain. Demi menghindari resiko gangguan maupun peretasan," ucap Faisal.
Koordinasi ini juga membahas terkait indikator baru dalam penilaian e-report serta peran JDIH sebagai salah satu indikator penilaian dalam IRH (Indeks Reformasi Hukum) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dengan adanya website JDIH, setiap anggota JDIH khususnya di wilayah NTB dapat mempublikasikan Dokumen Hukum yang diterbitkannya. Sehingga masyarakat / pencari informasi hukum dapat memperoleh Dokumen Hukum dengan mudah.
Dengan optimalnya sistem JDIH daerah, juga akan mempermudah proses integrasi dengan portal JDIHN sehingga Database Hukum Nasional di Indonesia dapat segera terwujud. (Huda)
