ntb.kemenkumham.go.id - Sebagaimana diketahui, saat ini telah tersedia beragam pelayanan digital yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mulai dari aplikasi paspor, pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, konsultasi hukum, pengaduan HAM, layanan administrasi hukum umum, hingga pelayanan pemasyarakatan.
“Masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan di Kemenkumham. Pelayanan tidak lagi terbatas pada ruang kantor, tetapi bisa dimanfaatkan di mana saja masyarakat berada. Cukup dengan handphone dan akses internet,” ucap Parlindungan Kakanwil Kemenkumham NTB.
Sebagai informasi pada tahun 2023 Kanwil Kemenkumham NTB meraih Peringkat Ke-3 Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kemenkumham, dan menjadi salah satu faktor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dapat kembali meraih Digital Government Award (DGA) pada kegiatan SPBE Summit 2024 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Senin (27/05/2024).
Dimana penyelenggaraan SPBE ini telah diamanatkan Menkumham Yasonna H. Laoly melalui Kepmenkumham Nomor M.HH- 04.TI.05.01 Tahun 2022 tentang Indeks dan Predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022.
Dalam rangka menjaga performa penyelenggaraan SPBE Kanwil Kemenkumham NTB, hadir Tim Evaluasi penyelenggaraan SPBE yang dipimpin oleh Marsono selaku Kepala Bagian Umum pada Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) pada Kamis (20/6).
"Sesuai arahan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto, setidaknya terdapat delapan aspek SPBE yang terus ditingkatkan oleh Kemenkumham NTB," ungkap Marsono.
8 aspek yang dimaksud meliputi, kualitas kebijakan internal, perencanaan strategis, sistem TIK, inovasi dan aplikasi, manajemen SPBE, audit TIK, layanan publik elektronik dan layanan administrasi pemerintahan elektronik.
Tim evaluasi SPBE didampingi langsung oleh Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB Muslim Alibar, Kepala Bagian Program dan Humas Febri N Satriatama, Kepala Subbagian HRBTI I Made Sartana Dita.
Tahun 2024 ini, Kanwil Kemenkumham NTB optimis mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan IT dan penyelenggaraan SPBE melalui delapan aspek tersebut, sehingga masyarakat tidak berjarak lagi dengan pemerintah, serta lebih mudah dalam menjangkau layanan Kanwil Kemenkumham NTB. (Huda)
