Berawal dari masa reformasi hukum dan perundang-undangan, maka pelaksanaan UU No.12 Tahun 2006 ini tidak ada diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, kesetaraan gender, dan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dahulu, sebelum berlakunya UU No.12 Tahun 2006, UU No.62 Tahun 1958 membedakan warga negara Indonesia dan keturunan. Saat ini semua produk orde baru sudah tidak berlaku lagi, yang ada hanya one nationality warga negara. Tidak ada WNI keturunan, sekarang hanya ada WNI dan WNA.
Dalam penerapan UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia selama satu dekade (10 tahun) ini, telah banyak perkembangan yang muncul terkait kewarganegaraan dalam masyarakat. Adanya dinamika UU No.12 Tahun 2006 ini selanjutnya disosialisasikan dalam bentuk bimbingan teknis di propinsi Nusa Tenggara Barat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemeterian Hukum dan HAM.
Tujuan lahirnya UU No.12 Tahun 2006 antara lain, untuk membangun integrasi nasional/integrasi kebangsaan, tidak ada lagi perbedaan ras dan etnis, meninggalkan pendekatan berdasarkan etnis/keturunan darah, mengedepankan pendekatan hukum dan mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
Acara Bimbingan Teknis Kewarganegaraan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Sevial Akmily. Kegiatan bertempat di hotel Santika pada tanggal 13 Oktober 2016. Bimtek ini menghadirkan narasumber Josi Besar Sugiarto (Kasubdit Kewarganegaraan Ditjen AHU) dan Alfik Abdullah (Kasi Analisa dan Pertimbangan Kewarganegaraan Ditjen AHU).
Peserta yang hadir pada Bimtek ini mencapai 120 orang yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catata Sipil (Disdukcapil) Provinsi NTB, Disdukcapil Kota Mataram, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Mataram serta Kepolisian Daerah NTB.
