ntb.kemenkumham.go.id - Akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan barang dan jasa menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam good governance. Lebih lagi, Menkumham Yasonna H. Laoly secara khusus telah mengamanatkan jajarannya untuk mendukung produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kakanwil Kemenkunham NTB Parlindungan mengamanatkan jajarannya untuk berkomitmen untuk memberikan kinerja pengelolaan Barang Milik Negara dengan akuntabel dan transparan.
"Tim dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Kanwil NTB melaksanakan penginputan realisasi e-kontrak dan pencatatan non tender sesuai realisasi Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pengadaan barang/jasa di lingkup Kanwil Kemenkumham NTB," ungkap I Wayan Suardana Telabah selaku Pengelola pengadaan barang/jasa ahli muda pada Kanwil Kemenkumham NTB.
Hal ini disampaikan dalam giat pelaksanaan rakernis Pengelolaan BMN dan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan pada Rabu (17/6) di Ballroom Hotel Vertu Harmoni Jakarta. Perlu diketahui, hasil realisasi e-kontrak dan non tender Kanwil NTB mencapai 65% dan sudah sesuai dengan rencana dan target realisasi hingga semester pertama tahun 2024 ini.
Lebih dari itu, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan sempat mengemukakan bahwa Kanwil Kemenkumham NTB telah melakukan percepatan dalam rangka melakukan digitalisasi pengadaan barang dan jasa, agar lebih akuntabel dan transparan.
"Selain akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, Kanwil Kemenkumham NTB juga mengutamakan produk dalam negeri dalam rangka memberikan kinerja yang berdampak bagi masyarakat agar roda perekonomian di sektor UMK terus berputar," pungkas Parlindungan. (Huda)
