ntb.kemenkumham.go.id - Para perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum pada Kemenkumham NTB kembali tunjukkan kinerja positifnya, kali ini terkait fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah tepatnya pada Kabupaten Lombok Tengah.
Selain telah diamanatkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly, giat Fasilitasi pembentukan Produk Hukum Daerah ini merupakan kegiatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Bertempat di ruang rapat bagian hukum Setda Lombok Tengah pada Rabu (19/6), tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkumham NTB yang diketuai oleh Suyanto Edi Wibowo selaku perancang peraturan perundang-undangan ahli madya pada Kanwil Kemenkumham NTB.
"Kegiatan ini merupakan kegiatan rapat hasil harmonisasi terhadap 14 buah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa yang merupakan tindak lanjut dari 14 Peraturan Bupati tentang Desa Persiapan," ungkap Suyanto.
Suyanto juga menambahkan bahwa terdapat beberapa hal yang dijadikan masukan kepada pemerintah daerah, yakni mengenai perbaikan terhadap teknik penyusunan perundang-undangan. Namun demikian, inti dari Raperda yang disusun oleh Kabupaten Lombok Tengah telah memuat maksud dan tujuan pemerintah daerah dengan baik.
Terkait fasilitasi harmonisasi produk hukum daerah ini, sudah sempat disampaikan oleh Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan. Dirinya menyampaikan bahwa fasilitasi harmonisasi Raperda dan Raperkada merupakan upaya Kanwil Kemenkumham NTB dalam mengasilkan produk hukum berkualitas.
"Kanwil Kemenkumham NTB selalu mengupayakan untuk memberikan kinerja yang berdampak, salah satunya adalah menghasilkan produk hukum yang berkualitas, serta tidak ada tumpang tindih dengan peraturan diatasnya. Sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dan kemudahan dari lahirnya produk hukum tersebut," tambah Parlindungan.
Setelah dilakukan pemaparan terkait 14 Raperda Kabupaten Lombok Tengah, rapat dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara hasil harmonisasi yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum, Herman Edi. (Huda)
