ntb.kemenkumham.go.id - Kanwil Kemenkumham NTB mengikuti kegiatan 'Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi' yang berlangsung di Hotel PO Semarang, Jawa Tengah, Senin (3/6). Kegiatan ini berlangsung hingga 5 hari ke depan.
Tim dari Kanwil Kemenkumham NTB dipimpin Kabag Program dan Humas Febri N Satriatama dan Kasubbag Humas, RB, dan TI, I Made Sartana Dita.
Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia menekankan pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya sekadar pemenuhan data dukung. Lebih dari itu, esensi pelaksanaannya harus lebih terarah dan berdampak positif bagi masyarakat.
"Ada tiga catatan penting yang harus diperhatikan, pertama, birokrasi harus menjadi lincah dan cepat. Tak hanya cepat tapi juga harus tepat dan akuntabel. Kedua, reformasi birokrasi bukan merupakan tumpukan kertas saja. Ketiga, reformasi birokrasi harus bisa memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat," jelas Asep Kurnia.
Terkait ini, Asep mengatakan sasaran, rencana aksi dan implementasi reformasi birokrasi wajib dilaksanakan dengan membawa dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Penyelenggaraan kegiatan ini untuk memastikan kualitas dokumen data dukung. Admin di kantor wilayah harus selalu melakukan pengecekan berulang terhadap data dukung yang telah dan akan diunggah di aplikasi E-RB (Aplikasi Reformasi Birokrasi milik Kemenkumham).
"Segera lakukan perbaikan atas hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh tim Itjen. Ingat, selain berkualitas, lengkap juga harus berdampak positif bagi masyarakat," imbuhnya.
Terakhir, Asep Kurnia berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas data dukung Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Kemenkumham, yang pada akhirnya berimbas pada peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kemenkumham.
Hadir pada kegiatan pembukaan, Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi, Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara, Sekretaris BSK Kemenkumham, Natanegara, dan seluruh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham se-Indonesia secara virtual serta Kepala UPT se Kota Semarang.
Terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan terus mendorong jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan pelayanan publik yang optimal, akan memudahkan Kanwil Kemenkumham NTB meraih predikat WBBM. "Penuhi seluruh data dukung dan syarat administrasi untuk meraih predikat WBBM. Saya yakin kerja keras diiringi doa akan memperoleh hasil maksimal," ujar Parlindungan.
Menkumham Yasonna H Laoly dalam sejumlah kesempatan mendorong seluruh jajaran melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat sehingga memenuhi persyaratan saat penilaian akhir oleh Tim Penilaian Nasional. (Junianto)
