ntb.kemenkumham.go.id - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional atau kerap disebut JDIHN merupakan ujung tombak dari ketersediaan informasi hukum bagi masyarakat.
Di NTB sendiri, Kanwil Kemenkumham NTB memegang peranan penting dalam pengelolaan JDIH daerah. Pasalnya, Kanwil Kemenkumham NTB mengemban tusi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN dalam melakukan monitoring pelaksanaan JDIH di daerah khususnya di Provinsi NTB.
Bertempat di ruang legal drafter, Kamis (7/11) tim JDIH Kanwil Kemenkumham NTB mengikuti secara daring kegiatan Sosialisasi Indikator Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH dan Pengisian Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024 yang digelar oleh BPHN yang menjadi Pusat JDIHN.
Tim JDIH Kanwil Kemenkumham NTB dipimpin oleh Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Bambang Mustiko bersama para Penyuluh Hukum, Analis Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham NTB.
Membuka kegiatan, Kepala Pusat JDIHN, Jonny Pesta Simamora menyampaikan adanya kegiatan ini dalam rangka indikator penilaian pengelolaan JDIHN serta pengisian laporan kinerja tahunan tahun 2024.
"Dari total 1666 anggota JDIHN, terdapat 1235 yang sudah terintegrasi yang ditargetkan pada tahun 2024 ini seluruhnya dapat menyampaikan laporan kinerja tahunan," jelas Jonny pada seluruh anggota JDIHN pusat dan daerah yang mengikuti secara virtual.
Dalam indikator penilaian aspek pengelolaan JDIHN, terdapat 6 aspek sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN.
6 (enam) aspek tersebut yakni Organisasi, Sumber Daya Manusia, Koleksi Dokumen Hukum, Teknis Pengelolaan, Sarana Prasarana, serta Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Serta ditambahkan 1 aspek lagi yaitu Pengembangan JDIH.
Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi pengisian laporan kinerja tahunan tahun 2024 melalui e-Report. Dijelaskan juga terkait bobot nilai masing-masing aspek dan indikatornya, pengisian permasalahan, kendala, saran, sampai dengan pengiriman laporan.
Penilaian atas kinerja anggota JDIHN terbagi menjadi 4 kategori yaitu Kategori Catur Dandani, yaitu anggota JDIH yang memperoleh nilai 0 – 65, Kategori Tri Buntara untuk nilai 66 – 75, Kategori Dwi Tungga untuk nilai 76 – 85, serta Kategori Eka Acalapati, adalah anggota JDIH yang memperoleh nilai 86 – 100.
Terkait JDIHN, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan sempat menegaskan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat berkorelasi positif dengan kualitas hidup dan kemajuan suatu bangsa. Meningkatnya literasi hukum juga mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat.
Untuk itu, Kanwil Kemenkumham NTB memastikan peningkatan ketersediaan informasi hukum bagi masyarakat melalui internet, sehingga akses masyarakat akan lebih mudah. Baik ketersediaan informasi hukum di Kanwil Kemenkumham NTB sendiri maupun berkolaborasi dengan pemerintah daerah di wilayah NTB. (Huda)
