ntb.kemenkumham.go.id - "Keuangan negara harus dikelola dengan tertib, taat peraturan perundang-undangan dan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan," ungkap Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan.
Hal ini disampaikan saat Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan membuka kegiatan Pra Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Smt I Tahun 2024, di Kanwil Kemenkumham NTB pada Rabu, (26/6).
Dalam giat ini, hadir juga Muslim Alibar selaku Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB yang menyampaikan laporan kegiatan, didampingi oleh Ricky Aditya selaku Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN, serta menghadirkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTB sebagai narasumber.
Selain itu, hadir juga perwakilan Biro BMN dan PBJ Kemenkumham, Biro Keuangan Kemenkumham yang hadir secara daring maupun langsung, Pembina Wilayah Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan, serta seluruh operator SAKTI.
Parlindungan juga menambahkan bahwa diperlukan kepedulian dari seluruh pegawai guna menghasilkan Laporan Keuangan dan BMN yang berkualitas, sehingga diharapkan dapat melanjutkan tren positif sebagaimana yang diamanatkan Menkumham Yasonna H. Laoly yaitu untuk meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun 2024 ini.
Tren positif ini juga dibuktikan pada prestasi yang diterima bulan Juni 2024 ini, bahwa Kanwil Kemenkumham NTB telah berhasil meraih penghargaan terbaik pertama dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB atas kinerja Laporan Keuangan UAPPA-W pada kategori jumlah satker 11 atau lebih. (Huda)
