ntb.kemenkumham.go.id - Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan berkomitmen untuk mendukung pemerintah daerah baik di level provinsi maupun kabupaten/kota di NTB untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas.
Hal ini dikemukakan Parlindungan di depan Tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bima saat melakukan audiensi dengan jajaran Kanwil Kemenkumham NTB di aula kantor setempat, Rabu (5/6). Tim Bapemperda DPRD Kabupaten Bima dipimpin Ketua Bapemperda Muhammad Erwin dan diterima langsung oleh Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan.
“Pelaksanaan harmonisasi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham NTB sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pembentukan dan fasilitasi produk hukum,” kata Parlindungan. Turut menyertai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM A Fahrurazi, Kepala Bidang Hukum Puri Adriatik Chasanova dan Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah M Amin Imran.
Parlindungan mengatakan, tugas teknis Kemenkumham di bidang hukum, antara lain, memfasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah (Prolegda/Propemperda) dan naskah akademik, memfasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, melakukan bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah serta melakukan mediasi, konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah.
Parlindungan mengungkapkan, berdasarkan data pengharmonisasian Tahun 2023, hanya terdapat 7 Raperda dan Raperkada dari Kabupaten Bima. Sementara pada Tahun 2024 ini, belum terdapat Raperda maupun Raperkada.
Muhammad Erwin menuturkan, ada 4 rancangan peraturan daerah (raperda) dalam Propemperda 2024 Kabupaten Bima yang merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Bima yakni Raperda tentang Sarangge Mediasi; Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Selain itu, lanjut Muhammad Erwin, ada 6 raperda inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Bima yakni Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031; Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bima; Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023; Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2025-2045; Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Kami berharap komunikasi dan koordinasi antara Bapemperda Kabupaten Bima dan Kanwil Kemenkumham NTB terjalin dengan baik sehingga proses pengharmonisasan raperda-raperda tersebut berjalan lancar," ujar Muhammad Erwin.
Dalam sejumlah kesempatan, Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan perancang peraturan perundang-undangan memiliki posisi sangat strategis dan fungsi sentral. “Baik buruknya peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya perancang,” tegas Menkumham.
(Junianto Budi Setyawan/M. Ilyas)
