ntb.kemenkumham.go.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut reformasi digital sebagai kunci tetap berjalannya pelayanan publik Kemenkumham. Reformasi Birokrasi bukan hanya sekedar kertas tetapi harus benar dilaksanakan dan diimplementasikan dan Birokrasi haris menjadi lincah dan cepat serta responsif kepada kebutuhan masyarakat dengan terus memberikan pelayanan terbaik.
"Reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kanwil dan Satuan Kerja di bawahnya haruslah menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dan beliau mengingatkan bahwa pemenuhan dokumen RKT yang telah mencapai 100% harus dibarengin dengan peningkatan kinerja." ujar Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia dalam penutupan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Reformasi Birokrasi Triwulan II B06 Tahun 2024, Kamis (06/06).
Bertempat di PO Hotel Jl. Pemuda No. 118 Sekayu Semarang, Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, menjelaskan Tiga fokus reformasi birokrasi, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, ialah birokrasi yang mampu menciptakan dampak ke tengah masyarakat, birokrasi yang mampu menjamin manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat (making delivery), dan birokrasi yang lincah lagi cepat (agile bureaucracy).
Sebagai informasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB dalam pemenuhan dokumen RKT, telah 100% dan menjadi Kanwil tercepat, yang menunjukan komitmen serius Kanwil Kemenkumham NTB dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi.
Monev RB ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kemenkumham dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan RB, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan birokrasi yang PASTI BerAKHLAK dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Ryan)
