ntb.kemenkumham.go.id - Sebelum peraturan daerah diterbitkan menjadi produk hukum, salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan Program Pembentukan Peraturan Daerah atau yang biasa disebut Propemperda.
Propemperda sendiri merupakan instrumen perencanaan yang digunakan untuk mengarahkan dan mendorong pembentukan peraturan daerah. Propemperda disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, dan melibatkan program pembentukan peraturan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pada Rabu (5/6), bertempat di ruang Legal Drafter Kanwil Kemenkumham NTB, kelompok kerja yang telah dibentuk berdasarkan amanat Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan yang tertuang pada SK Nomor W.21-184.HN.02.02 Tahun 2024 melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Propemperda.
Rapat dipimpin oleh M.Amin Imran selaku Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan anggota yang terdiri dari fungsional perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkumham NTB, analis hukum Kanwil Kemenkumham NTB dan Biro Hukum Pemprov NTB.
Imran menyampaikan bahwa rapat monev ini merupakan lanjutan dari tahapan Fasilitasi Propemperda di daerah dimana sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2024 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Propemperda dari Pemda Kabupaten Lombok Tengah.
"Pada Tahun Anggaran 2024 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi Propemperda sebanyak 19 Buah Raperda terdiri dari 12 Raperda usul Prakarsa DPRD Provinsi NTB dan 7 Raperda usul Prakarsa Gubernur NTB serta ditambah lagi 3 Raperda Kumulatif Terbuka," pungkas Imran.
Saat ini, tercatat baru 1 Raperda di NTB yang sudah di Undangkan atau ditetapkan menjadi Perda, 2 Raperda sudah mendapatkan Nomor Register (proses pengundangan) dan 1 Raperda di tolak/cancel.
Menkumham Yasonna H. Laoly sempat menyampaikan bahwa Pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Daerah harus dilaksanakan secara cermat dan professional, sehingga menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah yang memenuhi syarat sebagai rancangan peraturan perundang-undangan yang baik.
Hal ini senada dengan yang disampaikan Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan, bahwa hasil akhir dari proses pembentukan produk hukum adalah dampak positif bagi masyarakat berupa kepastian hukum dan kemudahan lainnya. (Huda)
